Trotoar.id, Makassar — Dinamika politik jelang pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota semakin menunjukkan seru, bahkan partai politik pun ikut memainkan irama politik loncat sana-loncat sini demi mencari eksistensi dalam negeri perhelatan pilkada Kita Makassar 2018 mendatang.
Terlihat dari beberapa partai politik yang awalnya memberikan sinyal dukungannya kepada Wali Kota Incumbent Mohammad Ramdhan Danni Pomanto, beralih ke kandidat lain yang mau dikata pertama kali terjung dalam dunia politik praktis Munafri Arifuddin.
Baca Juga :
Dinamika yang terjadi metupakan sebuah grand skenario untuk melenggangkan hasrat kekuasaan demi sebuah tujuan dan kepentingan kelompok yang di wakili oleh mereka yang bersaing pada pilkada mendatang.
PPP contohnya, yang belum lama ini mengungkapkan dan menyerahkan dukungan kepada calon Petahana, namun pada beberapa bulan terakhir dukungan tersebut beralih ke Munafri Arifuddin entah apa yang menyebabkan perpindahan tersebut, namun itulah politik.
“Kita ini partai politik yang konsisten pada prosea demokrasi yang stabil dan tidak mencederai prosea demokrasi tersebut, dan perpindahan kami ke kandidat lain, itu karena kami mau mengawal calon yang maju melalui jalur partai politik, bukan perseorangan,”Kata Busranuddin Baso Tika Ketua DPD PPP Kota Makassar.
Meski demikian, kekecewaan berat tidak bisa ditunjukkan BBT terhadap sikap partainya yang memilih mengalihkan dukungannya, meskipun dirinya memahami, tekanan besar yang di hadapi partainya menjadikan kader PPP yang awal mendukung Incumbent berada pada posisi delematis.
Bukan cuma PPP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pun mengalami hal serupa dengan PPP, PDIP yang telah mengumumkan Nama bakal calon yang diusung dipilkada Kota Makassar, nampaknya juga akan mengalihkan dukungannya ke CEO PSM Makassar tersebut.
Hal inilah yang membuat masyarajat kota makassar khususnya para kadet partai politik berada di persimpangan jalan, apalah mengikuti konsistensi ungkapan dukungannya atau mematuhi konsistensi politik atas kebijakan partai yang berubah-ubah.
Bahkam sekjend DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan, bila partainya akan mengumumkan calon wali kita dan wakil wali kota yang diusung PDIP pada 17 desember mendatang, namun dia belum ingin menyebutkan siapakah yang sebenarnya akan dinusung PDIP pada pilkada Kota Makassar.
“Nanti 17 Desember kita umumkan calonnya sekaligus menyerahkan SK Rekomendasi dukungan partai kepada kandidat uang kita sepakati di DPP,”Kata Hasto Kristianto Sekjend DPP PDI saat setelah membuka Rapat Kerja Khusus DPD PDIP Sulsel.
Dinamika politik, begal membegal oaryai politik tidak saja terjadi pada polkada Kota Makassar, namun proses pilkada pada pemilihan calon gubernur Sulsrl pun terjadi, dimana Partai Gerindra yang awalnya mengusung pasangam Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, di sinyalir akan berpaling ke pasnagan Agus Arifin Nu’mang-Tandri Bali Lamo.
Dinamika inilah yang membuat, masyarakat Sulawesi selatan bimbang akan kondisi politik yang akan terjadi nantinya. Ditambah lagi masuknya Sulsel sebagai daerah yang menggelar pilkada serentak yang memiliki kerawanan konflik politik dan gesekan yang cukup kuat, sehingga Mabes Polri menempatkan Sulsel sebagai wilayah Zona Merah Konflik Pilkada.
“Dari lima daerah Sulsel salah satu wilayah yang masuk zona merah data tersenut berasal dari laporan Intelijen yang bertugas dilapangan,” Ungkap Kadiv Humas Mabes Polri.
Komentar