Trotoar.id, Jakarta — Jabatan ketua harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar mulai terancam, dengan lahirnya mandat dari peserta Munas untuk melakukan revitalisasi dan penghapusan posisi ketua Harian pada struktur DPP partai Gollar.
Mandat peserta munas tersebut di berikan kepada ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk menghilangkan posisi ketua harian rabu.
Menyikapi isu tersebut Nurdin Halid seperti yang dikutip pada detik.com mengungkapkan bisa saja itu dilakukan ketua umum, namun harus berdasar dan sesuai dengan AD/ART partai golkar.
Baca Juga :
“Semua itu hak ketua umum, apakah akan memakai struktur ketua harian atau tidak, yang jelas semua harus mengacu pada AD/ART partai,” Kata Nurdin Halid
Nurdin pun juga mengungkapkan dirinya menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut pada ketua umum partai Golkar jika memang jabatan yang di embannya saat ini di hapus.
Bahkan Bakal Calon Gubernur Sulsel ini juga berharap besar pada ketua umum, agar revitalisasi dan merestrukturisasi pengurus DPP, tifak lepas dari AD/ART sebagai kitab suci dalam organisasi.
Nurdin menanggapi isu tersebut. Dia menyebut bisa saja Airlangga menghilangkan posisi ketua harian Golkar.
“Bagi saya jabatan itu adalah amanah. Ada dan tidak ada ketua harian tergantung ketua umum,” ujar Nurdin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Komentar