Nasional

PP Muhammadiyah: Pembakar dan Pembawa Bendera Harus di Hukum, Jangan Cuma Pembawa

TROTOAR ID — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait proses hukum para pembakar bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid yang dianggapnya sebagai bendera HTI.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta kepada pihak kepolisian berlaku adil dalam melakukan proses hukum terhadap pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.

“Jangan sampai terjadi terjadi tindakan disakriminasi, hukum, atau misalnya pembawa bendera yang diproses hukum, sementara pelaku pembakaran tidak diproses secara hukum,” ujar Haedar Nashir saat bertemu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jumat malam (26/10/2018).

Dalamnpertemuan dengan sejumlah tokoh ormas Islam yang juga dihadiri Ma”Ruf Amin , Haedarrnyrnutkan ada tiga hal yang disampaikannya, teasuk tidak menyampingkan fakta yang tidak terbantahkan Jik bendera yang dibakar oknum Banser di Limbangan, Garut itu bertuliskan lafaz “Laa ilaaha illallah”.

Pembakaran yang dilakukan kader Banser telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi masyarakat akibat dari pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid

Mengingay hal tersebut adalah hal yang cukup sensitif dalam diri umat Islam. Menurutnya, hal itu harus diredam dan segera dicarikan solusinya dengan baik.

Haedar juga menegaskan jika Beberapa organisasi seperti HTI dan ormas lainnya yang dilarang pihak pengadilan sesuai UU Ormas yang berlaku telah memperoleh ketetapan hukum.

Maka diperlukan kepastian institusi mana yang harus melaksanakan eksekusi. Termasuk terhadap simbol atau atribut organisasinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Tidak dibenarkan bila ada ormas atau institusi non negara atau di luar aparat penegak hukum yang melakukan eksekusi. Apalagi dengan caranya sendiri yang menimbulkan reaksi di ruang publik,” tegas Haedar.

Pertemuan para tokoh ormas Islam tersebut di gelar di kediaman dinas wakil Presiden yang dihadiri sejumlah pimpinan ormas Islam Majelis Ulama Indonesia.

Bahkan dalam pertemuan tersebut pimpinan Ormas Islam dan MUI juga menyampaikan penyesalan terhadap terjadinya pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid

“Selebihnya agar umat Islam tenang dan tidak berlebihan dalam mereaksi kejadian yang tidak menyenangkan itu. Sebab reaksi umat sudah sedemikian keras dan luas,” pungkas Haedar.

Selainnpara tokoh ormas Islam, hadir pula dalam pertemuan tersebut Mensesneg Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim, panglima TNI dan kepala Polri. Serta hadir pula tokoh muslim lainnya seperti Din Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, dan Nazaruddin Umar.

ANTI CIBOL

Share
Published by
ANTI CIBOL

BERITA TERKAIT

Pemprov Sulsel Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2025

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap…

6 jam ago

Kaswadi Siap Sambut Konsolidasi Golkar di Soppeng, Target Perkuat Soliditas Jelang Musda

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, menyatakan kesiapan…

6 jam ago

Usman Marham Ajak Kader Jaga Solidaritas Jelang Musda Golkar Sulsel

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, Usman Marham, mengajak seluruh kader…

10 jam ago

178 Lapak PKL di Mariso Ditertibkan, Pemkot Makassar Utamakan Pendekatan Humanis

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menertibkan sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang…

11 jam ago

Munafri Apresiasi Polisi Berantas Geng Motor, Pemkot Siap Dukung Penuh

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas langkah…

12 jam ago

DPRD Soroti Praktik Parsial Anggaran, Minta Pemprov Sulsel Perkuat Transparansi APBD

MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti praktik pergeseran atau parsial anggaran yang dinilai…

15 jam ago

This website uses cookies.