Pelayanan RSUD Salewangang Buruk, Dokter dan Perawat Mogok Kerja

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Senin, 17 Desember 2018 16:43

Pelayanan RSUD Salewangang Buruk, Dokter dan Perawat Mogok Kerja
TROTOAR.ID, MAROS — Buruknya pelayanan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang kabupaten Maros memaksa sejumlah dokter dan perawat mogok kerja dan tidak melayani pasien di poliklinik.

Hal tersebut di ungkapkan Koordinator Lapangan (korlap) dr Chairuddin, yang mana dia menganggap buruknya pelayanan dan tidak bisa transparannya data Jumlah pasien serta penerimaan jasa sebesar 10 persen dari total klaim BPJS Kesehatan.

“Kami lakukan aksi ini agar kami ingin melihat adanya upaya pihak manajemen membangun kualitas pelayanan RSUD Salewangang,” Jelasnya

Apanlahi buruknya sistem manajemen RSUD Salewangang selalu mengkambing hitamkan dokter dan perawat bahkan menjadin sorotan publik.

Meskipun diakuinya aksi mogok kerja yang dilakukan sangat merugikan masyarakat namun demi kemajuan dan perkembangan RSUD ini dilakukan agar pelayanan Rumah Sakit bisa lebih maksimal lagi.

“Selama ini kamu selalu menjadi sorotan publik akan pelayanan, padahal pelayanan yang buruk bukan pada kami dokter dan perawat, melainkan ada di pihak manajemen,” Jelas dokter spesialis THT ini.

Menuruknya buruknya pelayanan sistem manajemen RSUD mencakup banyak hal, salah satunya terkait kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah sakit, serta kurangnya transparannya alur pembagian BPJS.

“Managemen rumah sakit juga kurang transparan soal rekap data pasien yang telah terlayani dari rumah sakit, terkait status pembayaran baik pending atau belum dibayarkan. Kami juga menganggap P3RS yang dibentuk oleh managemen rumah sakit tidak memiliki aturan. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Diketahui berdasarkan SK insentif P3RS JKN dan pelayanan krsehatan lainnya yang diterbitkan Bupati Maros tidak disertai dengan bukti penerimaan jasa yang seharusnya di dapat oleh tim dokter dan tenaga medis lainnya

“Insentif P3RS yang beredar memperlihatkan daftar nama dan jumlah pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati, dan disinyalir berasal dari penerima klaim BPJS tiap bulannya sebanyak 5 persen dari total klaim,” bebernya.(Abadi)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah28 Juni 2026 21:56
Bulukumba Lampaui Target, Libatkan 3.054 Ayah dalam Gerakan Ayah Hadir
BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Kabupaten Bulukumba menorehkan capaian membanggakan dalam pelaksanaan Gerakan 33.000 Ayah Hadir tingkat Provinsi Sulawesi Se...
Daerah28 Juni 2026 21:53
Bupati Barru Hadiri Penamatan Santri ke-84 DDI Mangkoso, Tegaskan Peran Pesantren Cetak Ulama dan SDM Unggul
BARRU, TROTOAR.ID — Pondok Pesantren DDI Mangkoso kembali menegaskan perannya sebagai kawah candradimuka dalam melahirkan ulama serta sumber daya ma...
Metro28 Juni 2026 18:39
Wakil Wali Kota Makassar Lepas Peserta Jalan Sehat Peringati International Day of the Midwife dan HUT IBI ke-75
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi melepas ratusan peserta Jalan Sehat dalam rangka memperingati In...
Metro28 Juni 2026 18:37
Usai Penertiban PKL, Dinas PU Makassar Kebut Normalisasi Drainase dan Perbaikan Trotoar di Mariso
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti penertiban lapak Pedagang Kaki Lima...