TROTOAR.ID, JAKARTA — Sepanjang tahun 2018, Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan secara tetap sebanyak 79 anggota KPU dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Bahkan berdasarkan laporan yang diterima DKPP terdapat 490 aduan masuk, dari jumlah tersebut sebanyak 333 aduan terkait Pilkada 2018 dan 157 aduan terkait Pemilu 2019.
Dan dari jumlah tersebut DKPP saat ini telah menyidangkan dan memutuskan 280 perkara yang melibatkan 812 penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu
Baca Juga :
” Tahun ini ada 79 anggota KPU yang dipecat 15 diantaranya diberhentikan sebagai ketua, semua itu terangkup dalam 490 laporan yang masuk ke DKPP,” kata Harjono ketua DKPP dalam acara Laporan Kinerja Akhir Tahun di Ancol Jakarta Utara, dikutip di Indopos Selasa kemarin.
Adapun pihak yang paling banyak diadukan ke DKPP berasal dari pihak KPU yang mana jumlahnya mencapai 1.783 penyelenggara, dari Bawaslu 739 penyelenggara serta pihak lain 48 orang.
Lalu dari pihak pengadu, yang paling banyak memberi aduan berasal dari kalangan masyarakat sipil dengan jumlah 267 orang. Selanjutnya dari pihak peserta pemilu sebanyak 91 orang, tim kampanye 40 orang, partai politik 23 orang serta penyelenggara pemilu 69 orang.
Dia berharap kedepannya tidak ada lagi Penyelenggara yang harus diberhentikan di meja pengadilan DKPP, sehingga Harjono berharap agar penyelenggara pemilu bisa menjalankan fungsi pokoknya dan menjunjung tinggi netralitas dannm independensi sebagai penyelenggara
Harjono menambahkannbila kehadiran DKPP difungsikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menerapkan prinsip-prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, transparansi dan menegakkan norma etika yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pelaksanaan tahapan pemilu untuk kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menangani dengan peraturan DKPP no 2 tahun 2017 tentang kode etik dan penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya.
Sementara disisi lain anggota DKPP Ida Budhiati, menyinggung soal kualitas penyelenggara Pemilu yang banyak menjadi penyebab timbulnya aduan dan dibuktikan dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang di berhentikan serta mendapat teguran dan peringatan keras.
“Penyelenggara Pemilu harus menyadari bahwa dia akan menjadi sasaran ketidakpuasan atas hak konstitusional peserta Pemilu. Maka DKPP merekomendasikan peningkatan kualitas penyelenggara Pemilu agar jumlah pengaduan itu berkurang,” kata Ida.
Sementara Ketua KPU Arief Budiman, mengakui jika jumlah aduan terhadap penyelenggara bakal dapat meningkat terutama di tahun politik.
Dilihat dari jumlah aduan ditahun politik 2014 jumlah aduan meningkat drastis sebanyak 879 aduan. Setelah itu menurun karena kontestasi elektoral diisi serangkaian Pilkada.
“Bagi kami ini pil pahit, tapi kami ingin agar laporan DKPP ini bisa semakin menata penyelenggaraan Pemilu,” kata Arief Budiman.
Komentar