Pungut Biaya Pemulangan Jezanah Korban Tsunami. 3 Orang Ditahan Polisi

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Minggu, 30 Desember 2018 05:08

Pungut Biaya Pemulangan Jezanah Korban Tsunami. 3 Orang Ditahan Polisi

TROTOAR.ID — Ada-ada saja ulah manusia dalam emanfaatkan sejumlah momentum, untuk mendapatkan pundi-pundi ruiah meski itu dilakukan dengan cara tak wajar alias melanggar norma-norma hukum yang diterapkan di bangsa ini.

Seperti halnya tiga orang ini, F,I,B yang memanfatakan momentum
ditengah-tengah disibukkannya orang mengurus jenazah korban gelombang tsunami di Banten dan Kupang, yang tega memungut biaya pemulangan jenazah korban tsunami.

Untung ketiga orang tersebut kini telah ditahan oleh polisi, andaikan tidak? maka semakin banyak keluarga korban yang akan dirugikan dengan ulah dari ketiga orang tersebut yang mana salah satunya adalah Aparatus Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang, Bantaen

Baca Juga  Kepala UPT Pantai Losari Bantah Video Pungli yang Beredar

“Demi kepentingan penyidikan ketiganya kami tahan,” kata Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten Kombes Dadang Herli Sapukat saat konferensi pers di Mapolda Banten, Sabtu (29/12/2018) malam, dikutip Suara.com.

Baca Juga  Kabid Humas Polda Sulsel Ojol Dilarang Angkut Penumpang Selama PSBB

Selain ASN yang ikut ditahan polisi, dua lainnya merupakan karyawan CV Nauval Zaidan yankni I dan B, keduanya juga merupakan karyawan KSO pelayanan ambulans jenazah yang bertugas di rumah sakit milik Pemkab Serang.

Lanjut dadang, penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan status tersangka kepada ketiga orang yangmelakukan pungji tersebut.

DIungkapkannya jika polisi juga telah memeriksa lima saksi kunci, dan mengamankan dua alat bukti berupa dokumen kuitansi pembayaran dan uang tunai sebesar Rp 15 juta dari tangan ketiga tersangka.

Baca Juga  Dua Mahasiswa di Kendari Tewas, Kapolri Copot Kapolda Sultra

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka diancam dengan pidana 20 tahun atau paling singkat selama 4 tahun. Serta denda sebesar Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.”

 Komentar

Berita Terbaru
Metro27 Oktober 2026 14:43
Sulsel Raih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2026, Transportasi Publik Jadi Sorotan
9 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO JAKARTA, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih apresiasi di tingkat nasional...
Metro27 Oktober 2026 13:38
Revitalisasi Benteng Somba Opu Dimulai, Gubernur Sulsel Dukung Status Cagar Budaya Nasional
8 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO GOWA, Trotoar.id — Upaya menghidupkan kembali kejayaan sejarah Kerajaan Gowa memasuki babak baru. Guber...
Metro27 Oktober 2026 12:34
Gubernur Sulsel Dorong Deteksi Dini Kusta, Skrining Andalan Sehati Sasar 10.357 Peserta
6 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO MAKASSAR, Trotoar.id — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memperkuat upaya pencegahan d...
Parlemen27 Oktober 2026 00:51
Pansus DPRD Sulsel Sepakat Tak Naikkan Tarif PKB dan BBNKB, Konsultasikan Perubahan Perda ke Kemendagri
4 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO JAKARTA, Trotoar.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas perubahan Pe...