KPK Buka Lembaran Baru Kasus Korupsi E-KTP, Politisi Asal Sulsel Jadi Sasaran

TROTOAR.ID — Politisi Partai Golkar Markus Nari kini menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi E-KTP.

Dan untuk mengetahui peran Markus Nari dalam korupsi berjamaah tersebut, Penyidik KPK menjadwalkan akan memeriksan pensiunan Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Widiyanto sebagai saksi.

“Saksi Teguh Widiyanto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip liputan6.com Kamis (31/1/2019)

Dalam kasus korupsi E-KTP, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagian tersangka hingga kedua kalinya, dan Markus Nari merupakan tersangka kelima yang berasal dari DPR RI yang menyandang status tersangka.

Menurutnya, penyidik menduga jika Markus Nari diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, penyidik mengenakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Ini merupakan status tersangka kedua bagi Markus. Markus Nari diduga menekan mantan anggota Komisi II DPR Miryam‎ S Haryani agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan. Markus Nari juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan kasus e-KTP.

“KPK menetapkan MN sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dan status tersangka Markus merupakan yang kedua kalinya,” ujar Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK

Dalam kasus Korupsi e-KTP, KPK telah mengantarkan tujuh orangemjadi penghuni lapas. Ketujuh orang tersebut dinilai hakim telah terbukti melakukan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek sebesar Rp 5,9 triliun.

Ketujuh orang tersebut yakni mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong selama 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari masih menjalani proses penyidikan.