TROTOAR.ID, MAKASSAR —Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2020 di Hotel Claro, Senin, (25/3/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Hadijah Iriani, menyampaikan meskipun tahun 2020 tidak memiliki RPJMD, namun Pemkot Makassar tetap harus eksis di pemerintahan.
“Kita menginginkan RKPD 2020 di mana kita tidak memiliki RPJMD, kita tetap harus eksis. Jangan biarkan Makassar mundur lagi,” kata dia.
Baca Juga :
Terkait indikator peningkatan, Iriani kembali mengingatkan agar seluruh stakeholder terkait harus tetap bergerak dan bekerja tanpa terkecuali.
“Jadi, yang pertama kelihatan kan adalah indikator ekonomi. Ekonomi makronya seperti apa, pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, apa yang kurang itu yang kita genjot,” ujarnya.
Iriani melanjutkan, ada 10 sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi pedoman di mana seluruh SKPD wajib melaksanakan sasaran tersebut melalui Rencana Kerja (Renja).
“Ini akan menjadi Renja SKPD selama setahun karena kita tidak memiliki RPJMD. Seandainya kita punya, jelas indikatornya. Jadi, kita berusaha untuk terus ada peningkatan. Jangan kita justru stagnan. Harapan provinsi pun demikian. Karena Makassar adalah barometer provinsi Sulsel. Jadi, provinsi sangat bertanggung jawab juga terhadap Makassar,” tandasnya.
Sebagai informasi, RKPD sendiri merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan daerah, provinsi dan pusat. Penyusunan RKPD berpedoman kepada dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
Namun, mengacu kepada hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Makassar tahun 2018 lalu, di mana pada pilkada tersebut tidak menghasilkan pemenang sehingga RPJMD Kota Makassar berada pada masa transisi. Sebab, RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019 sudah habis masa berlakunya sedangkan RPJMD Kota Makassar 2020 – 2025 belum tersusun.
Komentar