TROTOAR.ID, MAKASSAR- Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia kembali turun kejalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, Senin (1/4/2019).
Dengan membakar ban, GPMI menyikapi terkait adanya dugaan korupsi Rehabilitas 15 Puskesmas di Makassar yang diduga kuat merugikan negara sebanyak 38 miliar.
Dimana, GPMI juga menyikapi soal penegakan hukum yang lemah, pasalnya hingga kini tidak ada tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum perihal dugaan korupsi 15 Puskesmas.
Baca Juga :
Hal itu disampaikan Aditia Ningsih dalam orasinya yang menyayangkan belum adanya penindakan soal dugaan korupsi rehabilitas 15 puskesmas yang dilakukan oleh Dinkes Kota Makassar.
Disamping itu, dirinya mengungkapkan adanya bukti temuan baru, dimana dirinya memaparkan berdasarkan temuan tentang adanya dugaan belum dibayarnya gaji pegawai. ironisnya, Kata Indah, Kadis kesehatan kota makassar berjanji gaji akan dibayar setelah pemilu 2019.
“Kuat dugaan kami kenapa gaji pegawai belum di bayar karena uang dialih fungsikan untuk kontekstasi pemilu 2019, “ungkap Jenderal Lapangan.
Selain itu, ungkap Indah, sejumlah pegawai telah diputuskan kontrak kerjanya dengan tidak adanya alasan yang jelas.
“Kuat dugaan kami sejumlah pegawai yang diberhentikan kontrak kerjanya karena berbeda pandangan politik dengan Kadis Kesehatan Kota Makassar, “Pungkas Indah sapaan akrabnya.
Lanjutnya ia menegaskan, mengenai dugaan korupsi rehabilitas 15 puskesmas dan temuan baru yang kami dapatkan akan kami kawal sampai tuntas dan GPMI tidak bermain main menangani kasus kasus ini.
Komentar