KPK Tetapkan Syamsul Nursalim dan Istri Tersangka Kasus BLBI

TROTOAR.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap mantan Pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim beserta istrinya dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penetapan Syamsul Nursalim sebagai tersangka setelah penyidikan KPK menemukan dia alat bukti yang cukup untuk menjerat keduanyabsebagai tersangka.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK membuka penyidikan baru, dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung, selaku Kepala BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku Obligor BLBI kepada BPPN dengan tersangka, yaitu SJN (Syamsul Nursalim) sebagai pemegang saham pengendali BDNI dan ITN (Istri Nursalim) swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019) dikutip detik.com

Keduanya di jerat pasal Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalma kasus tersebut saut menyebutkan aap yang dilakukan keduabtersangka telah merugikan negara hingga Rp4, 58 triliun

Dan penyidikan kasus BLBI dilakukan KPK sejak Agustus 2013. KPK mengatakan telah mengirim surat untuk penyidikan lebih lanjut, tapi keduanya tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan KPK.

“Kita memberi ruang kepada Sjamsul Nursalim dan istrinya untuk memberikan keterangan, informasi, bantahan, atau bukti-bukti lain secara adil dan proporsional. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Sjamsul Nursalim dan istri,” Tambahnya

Blbi diketahui merupakan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada krisis moneter tahun 1998.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan Blbi sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Dimana pada apaan itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bersama Sjamsul Nursalim melakukan penandatangan penyelesaian pengambilalihan pengelolan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA), pada 21 September 1998.

Dalam MSAA tersebut, disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Sjamsul diwajibkan untuk membayarkan atau melunasi kewajibannya sebesar Rp47,2 triliun.

Kemydian Sjamsul membayarkan kewajibannya sebesar Rp18,8 triliun termasuk diantaranya, pinjaman kepada petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Menurut Sjamsul, pinjaman kepada petambak sebesar Rp4,8 triliun adalah piutang yang lancar dan tidak bermasalah.

Namun, setelah dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset Sjamsul tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Atas perbuatannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (***)