TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencopitbdan mngangkatb seaeorang pejabat
Menurutnya dengan mengatasnamakan rekomendasi KPK melakukan mutasi sebuah hal yang dianggapnya cuma sebagai sebuah pencitraan, untuk mendapat simpati dari mayarakat
“Tidak mungkinlah KPK merekomendasikan kepala daerah untuk menganti pejabat, tidak ada urusan KPK dengan mutasi pejabat di pemerintah daerah, itu urusan Kepala daerah dengan bawahannya,” Ungkap Moh Roem
Bahkan, Roem mngaku jika dengan alasan rekomendasi KPK melakukan mutasi pejabat, kata nya akan menimbulkan sebuah tanda tanya besar.
Disisi lain Anggota Fraksi Partai Gerindra M Anas Hasan mengatakan jika dirinya sangat mengenal sosok kepemimpinan Nurdin Abdullah saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.
“Saya tahu cara memimpin Nurdin Abdullah, dia itu suka melakukan pencitraan dan juga sedikit arogan,” Ungkapnya
Sehingga kata dia, tindakan yang dilakukan Nurdin Abdullah memimpin Sulsel, merupakan gaya kepemimpinan yang mau dikata.
Sementraabitu Ketua komisi A DPRD Sulsel, Imran Tenri Tatta, tidak mempersoalkan muat di buang dilakukan GUbernur Sulsel, namun dirinya juga sepakat agar mutasi tidak berbahaya politis, dan tidak mengatas namakan lembaga negara seperti KPP
“Wajar saja pemerintah melakukan penyegaran (mutasi) asalkan tidak berbau dendam politik, apa lagi mengatasnamakan KPK, ” Jelasnya
Komentar