TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemeriksana terhadap dua terperiksan dalam sidang panitia hak angket yang dilakukan secara tertutup terhadap Mantan Kepala Biro Pembanguan Jumras dan Kepala Inspektorat Lutfi Natsir mendapat respon dari komite pemantau legislatif (Kopel) Indonesia
Rapat tertutup yang dilakukan panitia hak angket dianggap telah melanggar komitmen pansus hak angket yang akan melakukan sidang secara terbuka, sehingga kopel menilai jika panitia hak angket yang melakukan pemeriksaan secara tertutup telah melanggar tata tertib pelaksanaan hak angket dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
Selain itu kopel juga menilai, panitia hak angket yang melakukan sidang secara tertutup terhadap sejumlah pejabat pemrov Sulsel melamggar UU 23 tahun 2016 pasal 68 yang menyatakan semua rapat DPRD bersifat terbuka
Protes kopel tersebut tertuang dalam petisi kopel yang ditujukan kepada panitia hak angket, yang mana kopel juga ikut mengawal jalannya sidang hak angket,
Sehingga Kopel berharap agarbpanitia hak angket dapat konsisten atas komitmen untuk melakukan rapat secara terbuka.
Apa lagi dalam sidang yang mendudukan Jumras sebagai terperiksan membahas tentang pendana kandidat di pilgub yang menyebutkan nominal angka bantuan sebesar Rp10 Miliar.
Dalam petisi kopel tersebut menyatakan tiga poin petisi yang disampaikan kepada Ketua panitia hak angket
- Mengecam kebijakan panitia hak angket yang secara tiba-tiba dalam sidang periksaan terhadap Jumras dilakukan secara tertutup, dan mengabaikan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
- Meminta panitia hak angket untuk konsisten dengan membuka secara transparan proses sidang hak angket yang digelar DPRD Sulsel
- Meminta kepada sekretariat Dewan untuk dapat memberikan fasilitas kepada waka media untuk mendapatkan akses informasi dan peliputan sidang panitia hak angket DPRD Sulsel
Komentar