TROTOAR.ID, MAKASSAR — Jelang sidang paripurna pembacaan putusan hak angket DPRD untuk gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat internal di gedung tower lantai 8 DPRD Sulsel Kamis 15 Agustus 2019.
Rapat internal untuk melakukan finalisasi rekomendasi pansus yang akan kemudian dibacakan dalam sidang paripurna Istimewa DPRD Sulsel pada Jum’at 16 Agustus 2019.
Ketua Pansus hak angket Kadir halid mengatakan hasil finalisasi rekomendasi malam ini, dimana semua anggota akan mengusulkan poin-poin rekomendasi yang kemudian akan dibahas bersama dalam sidang finalisasi malam ini.
Baca Juga :
“Ini Sidang finalisasi jadi kita selesaikan semua, besok tinggal dibacakan dalam paripurna,” Kata Kadir Halid Ketua Pansus hak angket DPRD Sulsel,
Namun kadir belum menyebutkan poin-poin apa yang menjadi rekomendasi Pansus hak angket nantinya, sebab sidang finalisasi hak angket malam ini akan mendengarkan pandangan hukum dari ahli dan pakai hukum yang digunakan oleh DPRD Sulsel
Akan tetapi beredar kabar jika Pansus hak angket akan mengeluarkan tiga poin rekomendasi dalam sidang akhir tugas Pansus, tiga poin rekomendasi tersebut adalah Usulan Pembuktian pelanggaran UU Pemda, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor ke Mahkamah Agung
Serta rekomendasi terhadap aparat Penegak hukum (APH), terkait indikasi adanya dugaan korupsi dalam proses sejumlah tender proyek di pemprov Sulsel hingga rekomendasi kemendagri untuk melakukan pembinaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Terkait bocoran tersebut, wakil ketua Pansus Hak angket Arum Spink mengatakan, hal itu bisa saja kemungkinan diambil dalam rapat finalisasi pansus, namun belum dapat disimpulkan apakah tiga poin rekomendasi tersebut akan menjadi usulan pansus angket lagi, sebab rapat finalisasi masih di hear hingga saat ini
“Semua kemungkinan bisa saja mengarah kesitu, tapikan hasil rekomendasi pansus nantinya berasal dari rapat finalisasi yang melihat fakta persidangan fakta yuridis dan usulan dari masing-masing anggota pansus, ” Jelasnya
Anggota Pansus yang juga berasal dari PDIP Alimuddin berdasarkan dokumen rekomendasi yang bakal disampaikan dalam sidang angket terdapat enam poin yang akan disampaikannya di dalam sidang akhir
Enam poin tersebut dua diantaranya adalah mengakui adanya indikasi KKN, serta indikasi dugaan pelanggaran pada pencopotan sejumlah pejabat pratama di lingkup pemprov Sulsel.
Sementara ahli hukum tata negara Prof. aminudin Ilmu yang jasanya digunakan sebagai ahli hukum dalam sidang hak angket, mengakui dari lima point usulan pembentukan pansus angket dan berdasar dari rakyat persidangan ditemukan pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
“Kalau berdasarkan pandangan kami, selalu tim yang melakukan kajian hukum dari hasil Pemeriksaan, kami melihat tersaoat beberapa pelanggaran yang bertentangan dengan UU ynag dilakukan pemrov Sulsel, baik UU ASN, UU Pemda, UU Administrasi Pemerintahan, UU KKN, Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah terbukti dilanggar, ” Kata Aminudin Ilmar
Namun Guru besar Hukum Unhas tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan arahbrekoemndasi pansus, bosenan itu merupakan proses politik dan urusan darinpansus sebab dirinya bersama Tajuddin Rahman cuma diminta melakukan kajian dan pandangan hukum atas BAP sejumlah terperiksa. (Upi)
Komentar