Hakim Vonis Bebas Sofyan Basir

Suriadi
Suriadi

Senin, 04 November 2019 14:35

Hakim Vonis Bebas Sofyan Basir

TROTOAR.ID,MAKASSAR — Pengadilan Tipikor Jakarta menginisiasi bebas mantan direktur PLN Sofyan Basir Dinyatakan tidak terlibat dalam kasus korupsi proyek Independen Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1.

Dalam putusan pengadilan disebutkan, sofjan tidak terbukti secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan 

“Oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perbantuan, sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman,” kata Ketua Majelis Hakim, Hariono, saat membacakan amar putusan Sofyan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) dikutip Kumparan.com

Baca Juga  Anggota Komisi V DPR Muhammad Fauzi Serap Aspirasi Pekerja Drainase di Luwu Timur

Dalam putusannya Hakim berpendapat jika Sofyan tidak ikut terlibat dalam proses suap  yang diterima mantan direktur PLN yang diterima mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR F-Golkar Eni Maulani Saragih dan bekas Sekjen Golkar Idrus Marham.

Selain itu hakim juga menilai jika Sofyan tidak memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, Kotjo, dengan jajaran Direksi PT PLN, termasuk 

Baca Juga  Indikator Politik Prediksi 8 Partai Lolos Ambang Batas

Sofyan tidak ikut membantu Eni dan Idrus dalam menerima suap sebesar Rp 4,75 miliar. Hingga menurut Hakim jika Sofyan tidak mengetahui Eni dan Idrus akan mendapatkan fee dari Kotjo sebagai imbalan telah membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Termasuk kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan BNR dan China Huadian Engineering Company (CHEC) yang dibawa Johannes Kotjo.

Baca Juga  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi dan Dua Menteri Ke KPK

Hakim menyatakan Sofian Basir tak terbukti korupsi sebagaimana dalam dakwaan KPK. KPK mendakwa Sofyan Basir dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

 Komentar

Berita Terbaru
Politik10 November 2026 21:18
Diskresi Bahlil Terbit, Andi Kaswadi Buka Jalan Menuju Periode Keempat di Golkar Soppeng
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Jalan Andi Kaswadi Razak untuk kembali memimpin Partai Golkar Kabupaten Soppeng semakin terbuka. Ketua Umum DPP Partai Golkar...
Politik10 November 2026 20:02
Akankah DPP Golkar Terbitkan Diskresi Untuk Victor Datuan Batara?
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di lima kabupaten di Sulawesi Selatan mulai memasuki agenda konsolidasi organisasi. ...
Metro10 November 2026 18:20
Gubernur Andi Sudirman Serahkan Beasiswa dan Motor untuk Keluarga Almarhum Padayya
TORAJA UTARA, TROTOAR.ID — Kepedulian terhadap keluarga aparatur yang gugur saat menjalankan tugas ditunjukkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudir...
Metro10 November 2026 18:13
Dari Ketahanan Pangan hingga Pendidikan, Sidrap Koleksi 63 Penghargaan
SIDRAP, TROTOAR.ID — Sebanyak 63 penghargaan tingkat provinsi dan nasional berhasil dikoleksi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam kurun waktu...