TROTOAR. ID, MAKASSAR — Diawal Tahun 2020, sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi di Gedung DPRD Sulawesi Selatan
Dalam aksinya KAMMI mendorong 10 tuntutan termasuk membubarkan BPJS kesehatan dan mengratiskan Iuran BPJS Kesehatan melalui Sistem Pembayaran dengan Potongan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 30%
KAMMI Sulsel juga meminta kepada pemerintah untuk mengratiskan Sistem Jaminan Sosial ( SJSN ) pada aspek Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan melalui APBN dan APBD
“Di tahun 2020 kami meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi sistem penyelenggara jaminan Sosial, termasuk membubarkam BPJS,” Kata Rustam Nur Ketua Umum Publiknya KAMMI
Selain tuntutan membubarkan BPJS KAMMI Makassar juga mendesak Gratiskan Kesehatan secara penuh bagi seluruh rakyat Indonesia.serta meminta kepada Pemerintah untuk menggunakan sistem E-KTP dalam. Mendata peserta PIB
Selain itu aktivis KAMMI juga mendesak pemerintah agar mengembalikan marwah Nasionalisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh warga negara Indonesia
Dan meminta Pemerintah agar meninjau kembali sanksi pelayanan publik yang diberikan terhadap warga negara Indonesia yang tidak ikut dalam kepesertaan BPJS
Mengecam segala bentuk tindakan Malpraktik Medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit selaku pelaksana pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS
Menuntut Pemerintah untuk segera melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyrakat dengan membentuk program jaminan sosial yang konstitusional dan jelas kedudukan kelembagaannya
Menuntut agar Pemerintah membentuk program Asuransi kesehatan bersifat Impaktif terhadap pelayanan masyarakat
Hingga para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah perwakilan DPRD Sulsel yang diwakili Oleh ketua komisi A Sells KS Dalle menemuinya menerima tuntutan pengunjuk rasa
Komentar