Dua Kader Nasdem Maju di Pilkada Bulukumba dan Barru, Ini Tanggapan DPW Sulsel

0
354
Seretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin ALrif mendampingi Ketua FRaksi Gerindra DKI saat Bertandang ke DPRD Sulsel

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sekretaris Dewan Pimpinan WIlayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku jika DPW mengirim dua nama calon BUpati Bulukumba untuk diputusakn dan ditetapkan sebagaiusungan Nasdem pada pilkada september mendatang.

Dua nama yang dikirim ke DPP adalah Arum SPink dan Tomy Satria Yulianto sebagai kandidat calon kepala daerah Bulukumba, dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk memutuskan satu dari dua kader tersebut.

“Kedua-duanya kita kiriam ke DPP, mengenai siapa yang diputuskan DPP, bukan lagi wilayah kita, semua ada ditangan DPP<” Kata Syaharuddin ALrif.

Baca Juga  Cegah Corona, Kelurahan Rappang Disemprot Disinfektan Pakai Drone.

Hingga Syahar mengaku bersyukur kedua kader Nasdem yang namanya dikirim ke DPP telah di rekomendasikan oleh partai lain, seperti Arum Spink diusung PPP maju beersama Askar HL dan Tmoy Satria Berasma Andi Makassau diusung PDIP.

Hingga disebutkan, majunya dua kader dipilkada bukan saja Bulukumba, akan tetapi di pilkada kabupaten Barru, bukti jika partai nasdem memiliki kader-kader potensi untuk menjadi pemimpin.

Baca Juga  Ingin Kembalikan Kejayaan Golkar, TP: Bismillah Saya Maju

“Ini ukti jika partai kami memiliki kader-kader yang memiliki potensi untukmemipin di daerah masing-masing,” Jelasnya

Mengenai apakah ada sanksi dari aprtai, dia mengaku hal itu adalah hak politik kader, sehingga siapa saja tidak bisa melarang hak politik kader dan itu juga diarur dalan konstitusi bangsa ini.

Hingga dia mengambarkan, persitiwa politik yang terjadi di Makssar, dimana dua kader Nasdem sama-sama maju, namun partai tidak menjatuhkan sanksi, mengingat hak politik kader merupakan hak personal, dan itu jelas tidak bisa di campuri.

Baca Juga  Satu Warga Pinrang Positif Corona, Kaadinkes: Kami Akan Tracing

“Kalau sanksi bukan di kita , itu ada di DPP, tetapi selama ini belum ada yang disanksi, mengngat keetika mereka maju di pilkada itu merupakan keputusan politik mereka yang juga diatur dalam konstitusi,” Pungkasnya (***)