Gowa, Trotoar.id — Ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa yang awalnya diproyeksikan menjadi panggung klarifikasi, justru berubah menjadi arena pertarungan gengsi antara eksekutif dan legislatif.
Suasana yang semula berjalan formal mendadak memanas ketika Bupati Gowa, Husnia Talenrang, memilih meninggalkan ruang sidang sebelum proses pemeriksaan berakhir.
Langkah walk out kepala daerah perempuan pertama di Kabupaten Gowa itu sontak mengubah arah sidang.
Bukan lagi sekadar forum permintaan penjelasan, tetapi menjadi babak baru konflik terbuka antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa.
Husniah datang memenuhi undangan Pansus Hak Angket dengan membawa harapan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang tengah didalami oleh wakil rakyat.
Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Namun, dinamika dalam ruang sidang berkata lain. Proses klarifikasi yang berlangsung membuat Bupati Gowa merasa tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan penjelasan secara menyeluruh.
Di hadapan anggota Pansus, Husniah menyampaikan keberatannya. Ia menilai mekanisme pemeriksaan yang berjalan tidak memberikan kesempatan yang proporsional bagi dirinya sebagai pihak yang dimintai keterangan.
“Mohon maaf saya harus meninggalkan ruangan ini, karena saya menganggap teman-teman di DPRD tidak memberikan hak-hak saya sebagai terperiksa. Terima kasih,” ujar Husniah sebelum meninggalkan ruang rapat.
Pernyataan singkat itu menjadi penanda berakhirnya kehadiran Bupati Gowa dalam sidang tersebut.
Pintu ruang rapat pun menjadi saksi sebuah keputusan politik yang kemudian memantik reaksi keras dari kubu legislatif.
Bagi Pansus Hak Angket DPRD Gowa, tindakan tersebut dianggap bukan sekadar meninggalkan forum, melainkan bentuk sikap yang dinilai merendahkan proses kelembagaan parlemen.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, bahkan melontarkan kritik keras. Ia menyebut aksi walk out Bupati Husniah sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi DPRD.
“Sikap walk out saudari Bupati Gowa Sitti Husnia Talenrang sebagai bentuk pelecehan nyata terhadap institusi parlemen,” tegas Kasim Sila.
Menurutnya, Pansus Hak Angket merupakan mekanisme resmi DPRD yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk kepala daerah yang menjadi objek permintaan klarifikasi.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti momen ketika Bupati Gowa meninggalkan ruang sidang. Menurutnya, Husniah keluar pada pukul 10.53 Wita saat proses pemeriksaan masih berjalan.
Bagi Pansus, keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat rakyat yang diberikan kepada DPRD melalui mekanisme hak angket.
“Ini juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat Gowa yang diwakili oleh lembaga legislatif ini,” ujar Kasim.
Namun dari sisi eksekutif, langkah Bupati Gowa merupakan bentuk mempertahankan haknya dalam proses klarifikasi. Husniah menilai setiap pemeriksaan harus memberikan ruang yang adil agar pihak yang dimintai keterangan dapat menyampaikan penjelasan secara utuh.
Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian membuat sidang Pansus Hak Angket memasuki fase baru. DPRD melihatnya sebagai persoalan penghormatan terhadap lembaga, sementara Bupati Gowa memandangnya sebagai persoalan hak dalam proses pemeriksaan.
Polemik ini memperlihatkan semakin tajamnya tarik-menarik kepentingan antara dua lembaga pemerintahan daerah yang sejatinya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
Hak angket yang digulirkan DPRD Gowa sebelumnya memang telah menjadi perhatian publik. Forum tersebut dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan terkait kebijakan dan penggunaan kewenangan pemerintah daerah.
Bagi DPRD, Pansus merupakan instrumen pengawasan yang sah untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara bagi Bupati Husniah, forum tersebut harus tetap menjunjung prinsip keadilan, termasuk memberikan kesempatan yang setara kepada dirinya untuk menjawab berbagai persoalan yang dipertanyakan.
Insiden walk out ini akhirnya menjadi simbol memanasnya relasi politik antara Bupati Gowa dan DPRD. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat mencari titik terang, justru berubah menjadi panggung adu argumen dan persepsi.
Kini publik Gowa menanti langkah berikutnya. Apakah ketegangan ini akan berakhir melalui komunikasi politik atau justru menjadi konflik kelembagaan yang semakin panjang.
Satu hal yang pasti, keluarnya Bupati Husniah dari ruang sidang telah mengubah jalannya Pansus Hak Angket. Sebuah forum yang awalnya dirancang untuk mencari jawaban, kini menjadi episode baru dalam drama politik Kabupaten Gowa.
Komentar