Trotoar.id,Makassar – Ketua Asosiasi Hiburan Makassar (AUHM) menyayangkan sikap Pemerintah Kota Makassar, karena tidak berlaku adil kepada pengusaha.
Hal itu diungkap, Zulkarnain Ali Naru mengungkapkan bahwa terkait regulasi perizinan yang ada masih terkesan tumpang tindih.
Melihat Perda Pariwisata itu mengatur soal radius, sedangkan Perda Minol dari aturan yang lebih tinggi sampai ke tingkat Perda tidak satupun ada kalimat yang menyebutkan kalimat Radius, Perpres sekalipun juga tidak menteyut kalimat Radius.
“Karena ini masalah regulasi hukum kita akan PTUN kan, saya minta pengusaha diberlakukan adil, percuma ada Perda kalau tidak bersifat adil, “tegas Zul saat ditemui awak Media, Kamis (20/2/2020).
Lebih dalam lagi Zul menilai bahwa jangan ada tebang pilih dalam penegakan perda karena akan merugikan para pelaku usaha.
Dimana, Zul mengungkapkan masih banyak tempat yang menjual minol di Kota Makassar, akan tetapi hanya sebagian yang ditindaki.
“Seperti Panbekers itu menjual miras dekat gereja, siapa kasih izin ? siapa punya itu ? apa bedanya tempat lain berapa puluh persen melanggar regulasi, ini ada ketidak adilan dan kekeliruan menanggapi peraturan,”cetusnya.
Zul menambahkan, jika itu soal retribusi, pihaknya bakal menerima, namun jika yang dibahas masalah radius harus jelas perdanya.
“Kita terima itu macam retribusi itu tidak masalah, ini yang dipermasalahkan itu persoalan radius, harus jelas dong makanya kami akan uji di pengadilan,”ujar Zul selaku perwakilan para pengusaha.
Komentar