TROTOAR.ID, MAKASSAR — Anggota komisi II DPR RI, Ir.Huga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk menejaskan secara detail kepada menteri keuangan perihal tambahan anggran yang akan di gunakan dalam melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Hal tersebut diungkapkand alam rapat dengar pendapat antara Komisi II bersama KPU dan BAwaslu membahas kesiapan Penyelenggaran dalam melaksanakan pilkada serentakn ditenmgah-tengah pandemi virus corona.
“Saat ini realisasi anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu belum terwujud, sehingga kami meminta kapada KPU dan Bawaslu untuk mejel;askan secara detail usulan anggaran kepada menteri keuangan,” Kata Hugua.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga berharap agar kiranya Pemerintah, KPU dan Bawaslu menunjukkan keseriusannya dalam menggelar pilkada pada 9 desember 2020 mendatang.
Hingga dia menyebutkan jika penyelenggara tidak memiliki kualitas dalam melaksanakan pilkada serentak maka itu akan berdampak pada hasil pilkada atau kepala daerah yang tidak memiliki kualitas
“Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas, maka akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan,” tambahnya dikutip Suara.com
Mantan Bupati Wakatobi dua periode tersebut menyampaikan masa pandemi virus corona memaksa masyarakat untuk mengerti digital, sehingga KPU perlu memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting.
“Kalau perlu diadakan survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting, sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024,” katanya.
Komentar