MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memperluas penelusuran atau tracing Tuberkulosis (TBC) hingga ke tingkat masyarakat.
Sebanyak 339 titik di seluruh wilayah kota disasar dalam gerakan tracing yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Langkah tersebut dilakukan di tengah masih besarnya tantangan penanggulangan TBC di Makassar.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah rendahnya cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah.
Dari target 72.240 kontak serumah pada 2026, baru 516 orang yang telah mendapatkan TPT. Artinya, cakupannya baru sekitar 0,71 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kota Makassar dalam memutus rantai penularan TBC, khususnya di lingkungan keluarga yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar dari pasien yang telah terdiagnosis.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, tracing TBC tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.
Penelusuran harus menjadi gerakan bersama yang mampu menemukan kasus lebih cepat, memastikan pasien mendapatkan pengobatan, sekaligus mencegah penularan di lingkungan masyarakat.
“Semua ini akan kita lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan ditracing,” kata Munafri saat melaunching gerakan tracing TBC yang dirangkaikan dengan CKG di Kantor Kelurahan Antang, Jalan Antang Raya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Munafri, TBC masih menjadi persoalan serius di Makassar. Tingginya mobilitas dan kepadatan penduduk membuat penularan penyakit tersebut membutuhkan penanganan yang lebih agresif dan terintegrasi.
“TBC di Kota Makassar ini relatif tinggi dibanding di daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan ekstra, penanganan yang sangat serius karena penyakit ini bisa menular dengan sangat cepat,” tegasnya.
Gerakan tracing tersebut akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Pemerintah menargetkan penelusuran dilakukan secara masif dengan melibatkan Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga perangkat RT/RW.
Munafri meminta aparat kewilayahan tidak hanya membantu pendataan, tetapi aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia mengikuti pemeriksaan.
“Terkhusus pada pak camat, pak lurah, sosialisasi ini sangat penting untuk ada di wilayahnya, termasuk Bapak RT/RW,” tuturnya.
“Untuk menurunkan ini, dibutuhkan effort, dibutuhkan sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.
Bagi Munafri, pendekatan hingga tingkat RT/RW menjadi penting karena perangkat kewilayahan merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
Dengan pola tersebut, warga yang memiliki gejala maupun risiko terpapar TBC diharapkan dapat lebih cepat ditemukan dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Munafri juga meminta masyarakat tidak takut maupun malu menjalani pemeriksaan. Ia menegaskan TBC bukan aib dan dapat disembuhkan apabila ditangani dengan benar.
“Jangan takut dan jangan malu, TBC ini bukan aib, ini penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau Bapak-Ibu menyembunyikan penyakitnya, tidak akan pernah terselesaikan,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Warga yang mengalami gejala atau terindikasi memiliki risiko TBC diminta segera memeriksakan diri.
“Maka dari itu, ini penting sekali kalau ada petugas yang datang atau mau dicek, apalagi yang terindikasi positif, silakan melapor untuk mendapatkan penanganan yang lebih detail,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.
“Kalau ada gejala-gejala itu langsung datang secepatnya ke puskesmas untuk bisa dicek dengan baik,” lanjutnya.
Ia menilai kemajuan teknologi pemeriksaan kesehatan juga dapat membantu mempercepat proses deteksi. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi menganggap pemeriksaan TBC sebagai sesuatu yang rumit atau menakutkan.
Seluruh rangkaian tracing dan pemeriksaan dalam program tersebut, kata Munafri, diberikan tanpa biaya kepada masyarakat.
“Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya satu peser pun,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin mengungkapkan, tantangan penanggulangan TBC masih terlihat dari capaian penemuan terduga dan kasus TBC sepanjang 2026.
Pada tahun ini, target penemuan terduga TBC ditetapkan sebanyak 48.763 orang. Hingga evaluasi program berjalan, baru 27.851 orang yang berhasil ditemukan atau sekitar 57,11 persen.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 42,89 persen target terduga TBC yang belum tersaring melalui sistem skrining kesehatan.
“Capaian 57,11 persen menunjukkan bahwa upaya penemuan aktif atau active case finding maupun pasif sudah berjalan. Namun, masih terdapat sekitar 42,89 persen terduga tuberkulosis yang belum tersaring di dalam sistem skrining kesehatan,” kata Nursaidah.
Sementara untuk kasus TBC yang telah terkonfirmasi, target penemuan 2026 mencapai 9.030 kasus.
Realisasinya telah mencapai 5.556 kasus atau sekitar 61,53 persen. Capaian tersebut masih berada dalam kategori cukup sehingga penguatan skrining dan penelusuran kontak tetap diperlukan.
“Karena itu, penguatan skrining dan penelusuran kontak menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah terjadinya penularan lebih luas,” jelasnya.
Di sisi pengobatan, Dinkes Makassar mencatat capaian yang relatif lebih baik. Sebanyak 4.578 pasien atau 82,40 persen berhasil menyelesaikan pengobatan secara adekuat.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah standar nasional yang ditargetkan minimal 90 persen.
Masih terdapat sekitar 17,6 persen atau 978 pasien yang berisiko mengalami putus obat, retensi dalam pengobatan, maupun kematian.
“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan pendampingan selama masa pengobatan,” imbuh Nursaidah.
Karena itu, penguatan retensi pengobatan menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar. Salah satunya dengan meningkatkan peran Pengawas Menelan Obat (PMO) serta memanfaatkan teknologi komunikasi, termasuk pengawasan berbasis aplikasi WhatsApp.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien hingga capaian keberhasilan pengobatan mencapai standar nasional minimal 90 persen.
Di antara sejumlah indikator program, Nursaidah menegaskan pemberian TPT kepada kontak serumah menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian paling serius.
Dari target 72.240 kontak serumah, baru 516 orang yang mendapatkan terapi pencegahan. Cakupannya baru 0,71 persen.
“Ini yang perlu perhatian kita semua terkait dengan terapi pencegahan tuberkulosis,” harapnya.
TPT menjadi penting karena orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC memiliki risiko lebih tinggi terpapar. Terapi pencegahan diarahkan untuk mencegah orang yang telah terpapar berkembang menjadi TBC aktif.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dinkes Makassar akan memperkuat investigasi kontak di seluruh puskesmas.
Strateginya tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan kader kesehatan, komunitas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik, dan rumah sakit.
Edukasi kepada keluarga pasien juga akan diperkuat. Pemerintah ingin menghilangkan penolakan maupun kekhawatiran terhadap TPT dengan memberikan pemahaman bahwa terapi tersebut merupakan bagian dari upaya memutus rantai penularan.
Dinkes Makassar juga akan memperluas skrining aktif pada kawasan dan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi.
Sasaran di antaranya kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, tempat kerja, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta.
Skrining juga diarahkan kepada kelompok dengan kondisi yang dapat meningkatkan risiko TBC, termasuk penyandang diabetes melitus dan kelompok dengan HIV.
“Langkah ini kita harapkan dapat memperluas jangkauan penemuan kasus sehingga semakin banyak kasus dapat ditemukan dan ditangani lebih awal,” tuturnya.
Munafri menegaskan, gerakan tracing TBC yang dimulai dari Kelurahan Antang harus menjadi titik awal penguatan penanganan TBC di seluruh wilayah Makassar.
Ia meminta jajaran pemerintah kota, tenaga kesehatan, hingga perangkat kewilayahan menjaga konsistensi program setelah kegiatan peluncuran selesai.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial yang kita kumpul pagi-pagi di sini, tapi ini harus menjadi tonggak dari bagaimana keseriusan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan seluruh elemen yang dimiliki untuk membasmi yang namanya TBC di kota ini,” tukasnya.
Dengan tracing di 339 titik, penguatan investigasi kontak, perluasan skrining, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta percepatan pemberian TPT, Pemkot Makassar menargetkan penurunan kasus TBC secara signifikan.
Namun, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menemukan warga yang belum tersaring, memastikan kontak serumah mendapatkan perlindungan, dan mencegah pasien yang telah ditemukan agar tidak berhenti menjalani pengobatan.
Di tengah capaian penemuan kasus yang masih berada di kisaran 57-61 persen dan cakupan TPT kontak serumah yang baru 0,71 persen, tantangan terbesar Makassar kini bukan hanya menemukan penderita TBC, tetapi menemukan mereka yang belum terdeteksi dan melindungi orang-orang yang paling dekat dengan pasien.
Komentar