TROTOAR.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Hamzah Hamid, menilai jika rangkap jabatan yang dilakukan PJ walikota Makassar saat ini akan sangat mengganggu posisinya sebagai penanggung jawab pemerintahan di Kota makassar
Sehingga dirinya meminta agar kiranya PJ Walikota Rudy Djamaluddin untuk melepaskan jabatannya sebagai kepala dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan agar amanah sebagai pemangku kepentingan di Kota Makassar dapat berjalan Maksimal.
“Kami minta PJ walikota harus memilih melepaskan jabatan sebagai Kepala dinas PUPR atau menjabat sebagai PJ Walikota Makassar,” Tegas Hamzah Hamid
Hamzah menganggap ketidakhadiran Rudy dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan walikota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan jumat 17 Juli 2020
.”Ini bukti ketidak profesionalan pj Walikota Makassar dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Seharusnya paripurna ini dihadiri oleh pj wali kota. Anggota dewan cukup antusias untuk hadir, karena ini merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 201,” tambah Hamzah
Selain Hamzah Wakil rakyat Muh Ansar juga mendorong perlunya menginisiasi pergantian Rudy selaku kadis PUPR Sulsel, agar tugas dan tanggung jawabnya bisa maksimal. Terutama dalam percepatan penanganan covid-19
.”Tugas besar pj ke depan adalah bagaimana covid-19 bisa tertangani dengan baik. Apalagi menjelang pilwali. Ini memerlukan konsentrasi dan kerja keras. Kalau perlu gubernur meminta Rudy untuk mundur dari jabatannya di pemprov,” kata Ansar.(Rin)
Komentar