Makassar,Trotoar.id – Banyaknya keluhan warga yang kurang mampu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemkot Makassar.
Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota menggelar rapat Badan Anggaran bersama Dinas Sosial Kota Makassar di ruang Banggar DPRD Makassar. Rabu (22/7/2020).
Salah satu anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menilai jika pendataan yang dilakukan Dinsos dianggap tidak akurat, Sehingga membuat warga banyak yang mengadukan persoalan ini ke kantor dewan.
“Karena tidak ada pendataan yang akurat dari Dinsos kepada warga miskin untuk dapatkan KIS, maka mereka (warga miskin) ini harus mengambil BPJS”, jelas legislator PAN Kota Makassar itu.
Bukan hanya itu, Anggota Komisi B itu juga mengungkapkan, musyawarah yang dilakukan oleh Dinsos Makassar disetiap Kelurahan itu tidak penah terjadi.
Padahal, lanjut Leo, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinsos Kota Makassar untuk menentukan akurasi data warga yang berhak mendapatkan KIS.
“Jadi, itu yang tadi dikatakan oleh mereka (Dinsos) soal musyawarah di Kelurahan untuk menentukan golongan orang miskin dan tidak itu tidak pernah terjadi di 153 Kelurahan, padahal itu menjadi tupoksinya. Maka dari itu, data yang yang saat ini kami anggap data abal-abal”,jelas Leo.
Menanggapi permasalahan ini Hasanuddin Leo telah mengajukan TKSK untuk segera di evaluasi, melihat banyaknya data yang tidak sesuai peruntukannya.
“Untuk itu, saya tadi di Banggar mengajukan supaya TKSK itu harus dievaluasi total, karena banyak tindakan-tindakan ceroboh yang dilakukannya sehingga masyarakat mendapat kerugian”, pungkas Leo. (Rin)
Komentar