Makassar, Trotoar.id – Kepengurusan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia periode 2020-2023 dengan mengangkat tema “Menjadi Lembaga yang Berintegritas Dalam Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Demokrasi Yang Lebih Beradab”.
Rapat Kerja (Raker) tersebut berlangsung mulai Jum’at – Senin, 11 – 12 September 2020, secara virtual.
Agenda awal Raker KOPEL Indoensia ini adalah forum dialog terbuka dengan nama sesi “KOPEL Mendengar” di mana KOPEL ingin mendapatkan masukan publik, dinilai dan dikritik atas kinerjanya selama ini.
Baca Juga :
Kegiatan ini dihadiri sejumlah perwakilan lembaga donor internasional, di antaranya dari United States Agency for International Development USAID, Lutfi Ashari, Komisoner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, The Asia Foundation (TAF), Erman Rahman, Yayasan TIFA, Anto Sudaryanto, CAD, Novi Anggraeni.
Hadir pula jejaring aktivis Non Governmnet Organization (NGO) lainnya yang selama ini bersama-sama KOPEL Indonesia melakukan advokasi, di antaranya ada Titi Anggraeni, Mantan Direktur Perludem, Fransisca Fitri, YAPPIKA Action Aid. Mereka memberikan masukan, perspektif dan support kepada KOPEL.
Dalam rangka menyusun desain program kerja kelembagaan dengan perspektif isu-isu kekinian yang lebih relevan dengan kondisi demokrasi sekarang ini.
Selain Lembaga donor international dan aktivis NGO, hadir pula politisi dan Anggota DPRD se-Indonesia yang selama ini bermitra dan bekerja sama dengan KOPEL Indonesia seperti, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.
Bahkan Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong juga hadir, bersama Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H. Patudangi, ada juga Politisi Golkar Sulsel, Kadir Khalid, Anggota DPRD Bogor, Agus Salim.
Lutfi Ashari dari USAID, dalam pemaparannya menjelaskan tantangan demokrasi, di antaranya kaderisasi partai politik yang mandek, oligarki politik yang semakin menguat, kekuatan parlemen yang melemah, intoleransi yang menguat dan menyempitnya ruang partisipasi publik.
“Ini harus direspon oleh KOPEL sebagai isu strategis,” katanya.
Senada dengan itu, Erman Rahman dari TAF memberi masukan, KOPEL harus berani keluar dari isu tradisional dengan tetap konsisten dengan isu penguatan demokrasi dengan merumuskan teori perubahan yang lebih kontekstual.
Sementara Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika mengapresiasi kinerja KOPEL, hanya saja proses pemantauan di DPRD juga cenderung menurun dan tidak ada lagi program pelatihan bagi anggota DPRD.
“ke depan sinergitas dan relasi perlu diperkuat kembali ditengah kondisi kinerja DPRD yang menurun,” harapnya.
Diakhir sesi “KOPEL Mendengar”. Para peserta mengarapkan KOPEL dapat berkontribusi lebih aktif dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, khususnya penguatan Lembaga legislative.
Dari masukan-masukan para narasumber, “KOPEL akan merumuskan rencana kerja baik secara nasional maupun program di daerah,” kunci Musaddaq, Direktur KOPEL Sulawesi Selatan. (Alam)
Komentar