TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Sekitar pukul, 14.15 Wita, sekelompok pemuda berdatanga dengan membawa bendera berwarna hijau hitam.
“Kami dari HMI Komisariat UMI meminta ayahanda kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk keluar mememui kami untuk berdialog,” kata Jenderal lapangan, Reza, Rabu, (7/10).
Lanjut dia, atas dasar disahkannya Omnibus Law pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin, sehingga HMI merasa terpanggil untuk turun ke jalan.
Baca Juga :
“Kami terpanggil turun ke jalan, sebab suara kami adalah suara rakyat tertindas. Negara sedang tidak baik-baik saja,” tambah Reza
HMI menutut; Menolak pengesahan RUU Omnibus Law, menolak pelemahan bagi buruh dalam bentuk apapun, menolak investor perusak lingkungan, menolak rezim otoriter gaya baru, menolak peraturan presiden yang tidak pro rakyat.
“Oleh karena ini kami mendesak kepada anggota DPRD Sulsel untuk turun menemui kami untuk dialog, kami ingin agar anggota dewan mendukung gerakan rakyat dan menolak pengesahaan omnibus law,” pungkas Reza.
Hari ini, Rabu, (7/10), di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, telah dipagari kawat berduri.
Sedangkan di halaman bagian dalam kantor DPRD Sulsel nampak puluhan aparat kepolisian tengah berjaga-jaga dilengkapi mobil komando. Sementara arus lalu lintas terpantau lancar.
Komentar