Aliansi Pro Demokrasi Tolak Omnibus dan Otsus Papua Jilid II, Berikut Penjelasannya

Makassar, Trotoar.id – Gabungan dari beberapa organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Aliansi Pro Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa merespon pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Wisno selaku Juru Bicara Aliansi menilai rezim ini anti terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, DPR RI terkesan memanfaatkan situasi pandemi.

“Diam-diam pengesahkan, ini penipuan. Kami menolak Omnibus Law,” kata dia kepada Trotor pada Rabu, (21/10) pagi.

Selain itu, ada rencana pemerintah terkait perpanjangan Otonomi Khsus (Otsus) Papua,

“Kami menganggap perpanjangn Otsus tersebut bukan jawaban dari permasalahan di tanah West Papua. Makanya kami menolak Otsus Jilid II ini,” tuturnya.

Omnibus Law

Sebagai Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, UU Cipta Kerja memuat banyak klaster dan sub-klaster isu pembahasan yang di dalamnya memuat lebih dari 81 UU, serta 1.000 lebih pasal di seluruh undang-undang tersebut yang diubah.

“Kami memandang ada banyak permasalahan yang terkandung dalam Omnibus Law,” pungkasnya.

Aliansi Pro Demokrasi mencatat beberapa persoalan mendasar dalam UU Cipta Kerja ini, antara lain: Pertama, spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khusus terkait adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.

Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

Kedua, pemangkasan hak-hak buruh/pekerja. Nantinya, buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan. Selain itu, status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

Ketiga, potensi konflik agraria dan lingkungan hidup. Selama 5 tahun terakhir, ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

Keempat, pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat. Baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

Kelima, Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. UU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

Keenam, pasal bermasalah tentang Pers di UU Cipta Kerja pada pasal 11, berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers.

Pengubahan pasal ini, menurut Ketua AJI Bengkulu, Harry, ini berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum UU Pers pada tahun 1999 dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers hingga saat ini.

Ketujuh, UU Omnibus Law klaster pendidikan semakin mengarah ke komoditas dan komersil, artinya pendidikan adalah suatu proses produksi di mana seluruh kebutuhan untuk memproduksi itu diperlakukan sebagai benda, modal atau obyek-obyek tanpa meninjau hubungan sosial antar manusia.

Otsus Jilid II

Jubir Aliansi Pro Demokrasi, Wisno memganggap praktek tidak demokratis di Papua dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia yang kemudian menghadirkan perusahan raksasa milik Amerika Serikat PT Freeport Mc Mooran pada 7 April 1967, tepat dua tahun sebelum rakyat Papua Barat melakukan proses pemilihan, memilih untuk bersama Indonesia atau tidak pada tahun 1969 yang disebut Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).

Pepera sendiri, kata Wisno, dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis, intimidasi dan manipulatif, tanpa menggunakan mekanisme internasional ‘One Man, One Vote’ (Satu Orang, Satu Suara).

“Akan tetapi menggunakan cara kotor Indonesia yaitu musyawarah (keterwakilan) yang mana pada saat itu rakyat Papua Barat memiliki hak suara sebanyak 800.000 orang, namun hanya 1.025 orang saja yang dilibatkan, selanjutnya dikurangi hingga tersisa 147 orang yang telah dikarantina, dipaksa, ditekan, diintimidasi, diancam oleh militer Indonesia untuk kemudian dipakai memenangkan Pepera sebagai alasan melegetimasi aneksasi Papua ke dalam negara republik indonesia,” imbuhnya.

Saat itu, tambah Wisno, setelah dan sebelum Pepera dilaksanakan, beragam operasi militer digencarkan oleh kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua Barat yang menolak kehadiran Indonesia dengan kekuasaan Investasi, saham, politik kolonial, milietrisme, Imprealisme di tanah Papua Barat.

Menurutnya, kegagalan Pepera 1969 sudah terbukti dengan adanya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa masalah status politik dan masa depan rakyat dan Bangsa Papua Barat belum final dan harus diselesaikan. Kehadiran UU Otsus bermula dari tuntutan rakyat Papua yang meminta untuk memisahkan diri dari NKRI.

“Tuntutan seperi ini telah ada sejak tahun 1969 dan sebelum Pepera 1969 dilangsungkan,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia menetapkan Otonomi Khusus dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi HAM, pendidikan bisa di perhatikan, kesehatan bisa teratasi dan ekonomi di Papua dapat menyentuh sampai kepada orang asli Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

“Namun sayang, implementasinya jauh dari tujuan lahirnya Otonomi Khusus, pelanggaran HAM masih terus terjadi di atas tanah Papua, kemiskinan pengangguran, gizi buruk dan masih banyak pula rakyat Papua yang buta huruf,” bebernya.

Trakhir, kata Wisno, hak menentukan nasib sendiri (HMNS) bagi bangsa Papua adalah solusi demokratik, kuncinya. (Al/hms)

Leave a Reply