TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Muzayyin Arif pemimpin langsung rombongan penyampaian aspirasi rakyat ke Gedung Sekretariat Negara (Sesneg).
Rombongan DPRD Sulsel diterima langsung oleh deputi hubungan lembaga dan kemasyarakatan kementerian sekretariat negara Dadan Wildan menerima rombongan tim penyampaian aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada rabu 16 Desember 2020.
Pada kesempatan tersebut Politisi PKS menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspirasi rakyat Sulawesi Selatan ke DPRD, salah satunya Kasus penembakan yang menewaskan enam orang pengikut Habib Rizieq Shihab.
“Salah satu hal yang kami sampaikan ke pemerintah pusat yakni soal tewasnya enam orang pengikut HRS beberapa waktu lalu, sebab masyarakat yang berasal dari Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan menuntut jawaban yang tegas dari pemerintah pusat akan penanganan kasus tersebut.,’ kata Muzayyin
Muzayyin menjelaskan kasus kematian enam pengikut HRS yang ditembak mati Polisi perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah pusat sebab kelompok masyarakat meminta kepada negara untuk mengusut tuntas kasus yang menewaskan enam orang laskar pengawal Habib Rizieq Shihab, yang mana mereka meminta keadilan dan memproses pelaku penembakan dengan seadil-adilnya
“mereka minta negara berlaku adil dalam kasus yang menewaskan enam laskar FPI,
dan mereka juga meminta pelindungan negara terhadap nyawa yang hilang itu tegak setegak-tegaknya,” Jelasnya
Sementara itu anggota DPRD dari fraksi PDIP Dang Pongtasik berharap kasus laskar FPI ini diharapkan mendapat penanganan serius oleh negara dengan mengedepankan transparansi jangan sampai negara ini mendapat sanksi internasional tentang pelanggaran HAM
Dadan Wildan, kesempatan tersebut mengatakan khusus khusus kasus penembakan Laskar FPI, presiden telah memberikan pernyataan dan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat.
“Soal kasus FPI bapak presiden telah menyampaikan pernyataan resmi dan meminta hukum harus ditegakkan dan saat ini proses sedang berjalan, kita belum tau hasilnya. karena masing-masing pihak mempunyai versi sendiri. Dan sekarang kita masih menunggu dari Komnas Ham yang dianggap independen, karena sekarang prosesnya telah berjalan di Komnas HAM. , “ Jelasnya
Lanjut Wildan, jika Presiden juga meminta penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya, dan aspirasi yang kami terima dari berbagai elemen menjadi bahan untuk disampaikan ke instansi terkait dalam hal ini Menkopolhukam dan kepolisian, serta kejaksaan. (***)
Komentar