TROTOAR.ID, MAKASSAR — Proses pergantian ketua Pimpinan Alat kelengkapan Dewan (AKD) ketua komisi D yang baru saja dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel bertentangan dengan tata tertib DPRD
Pasalnya dalam Tata tertib DPRD Sulsel nomor 1 Tahun 2018 bab XIV pasal 108 ayat 6 jabatan ketua wakil ketua dan sekretaris Komisi dijabat selama 2 tahun 6 bulan, dan jika terjadi rotasi atau pergantian pimpinan Komisi dilakukan pemilihan oleh Anggota Komisi.
Wakil ketua DPRD Sulsel NI’Matullah Erbe menyebutkan pergantian pimpinan AKD dilakukan berdasar dengan mekanisme dan aturan main yang diatur dalam tata tertib DPRD Sulsel,
termasuk lampiran hasil rapat pleno Partai Politik yang diteruskan ke Fraksi.
“Kalau berdasar dari mekanisme dan tata tertib DPRD jelas bertentangan, sebab Rahman Pina (Fraksi) Golkar belum mengeluarkan surat hasil rapat Pleno yang diteruskan di fraksi, malahan usulan fraksi lebih dahulu keluar ketimbang usulan partai,” Jelasnya
Ditambahkan pergantian ketua Komisi juga seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang mengikat kerja dari wakil Rakyat, bukan serta merta mengesampingkan aturan untuk menduduki jabatan pimpinan Komisi.
Berdasarkan surat Fraksi Partai Golkar nomor 60/FPG/XII?2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal penugasan Anggota FPG pada alat kelengkapan dewan.
Bahkan Partai Golkar sendiri belum lama ini baru saja menggelar rapat pleno pada 29 Desember 2020 di Hotel MGH, Rapat Pleno yang dihadiri pengurus harian Partai Golkar tidak membahas soal pergantian ketua Komisi D DPRD Sulsel. (***)
Komentar