MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
Angka tersebut meningkat 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun 2026.
Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.
Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan data dan masukan seluruh pihak.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026, UMP Sulsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen. Sebagai perbandingan, UMP Sulsel tercatat naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.
Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 mencapai Rp3.915.118. Sementara UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Menurut Andi Winarno, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Tiga Sektor Dapat Upah Minimum Khusus
Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketiga sektor tersebut masing-masing adalah sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan; sektor industri pengolahan dan ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan; serta sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap kebijakan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Dia juga menegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemprov Sulsel turut mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Jayadi Nas Apresiasi Proses Penetapan
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP dan UMSP 2027 yang berlangsung melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucapnya.
Jayadi menyebut Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.
Dalam pembahasan tersebut, kata dia, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengusulkan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Dia juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 kenaikannya sebesar 7,21 persen, pada 2027 meningkat menjadi 7,98 persen.
Jayadi berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Ke depan, Pemprov Sulsel akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)



Komentar