TROTOAR.ID – Unjuk rasa anti-kudeta militer di Myanmar terus berlanjut. Pada Sabtu, 6 Februari 2021, para pemuda turun ke jalan di Yangon untuk mengecam rezim militer baru negara tersebut.
Sekitar 1.000 demonstran berbaris di jalan dekat Universitas Yangon, sebagian besar mengangkat tangan sambil menunjukkan simbol tiga jari yang melambangkan perlawanan terhadap pengambilalihan oleh tentara. Sementara pasukan kepolisian bersiap dengan tameng mereka untuk memblokade jalan-jalan di dekat aksi demonstrasi tersebut.
“Jatuhkan kediktatoran militer!” teriak massa yang banyak di antara meraka mengenakan ikat kepala merah – warna yang diasosiasikan dengan partai pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Unjuk rasa itu dilakukan beberapa jam setelah Twitter mengonfirmasi bahwa media sosial itu telah menjadi platform terbaru yang diblokir oleh junta, menyusul lonjakan pengguna baru yang menghindari pemblokiran di Facebook dan layanan internet lainnya untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas kudeta tersebut.
“Tindakan itu merusak percakapan publik dan hak-hak orang untuk membuat suara mereka didengar,” kata seorang juru bicara Twitter.
Penangkapan Suu Kyi dan para pemimpin senior lainnya minggu ini menghentikan pemerintahan demokrasi selama 10 tahun terakhir dan memicu luapan amarah yang telah bermigrasi dari media sosial ke jalanan.
Seruan online untuk memprotes pengambilalihan tentara telah mendorong massa semakin berani terhadap rezim baru, termasuk keributan tengah malam yang memekakkan telinga dari orang-orang di seluruh negeri yang memukul-mukul panci dan wajan – sebuah praktik yang secara tradisional dikaitkan dengan mengusir kejahatan.
Beberapa telah menunjukkan penentangan mereka dengan berkumpul dan foto secara berkelompok dengan spanduk yang mengecam kudeta dan memberikan penghormatan tiga jari, yang diadopsi dari pengunjuk rasa demokrasi di negara tetangga Thailand.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan seorang utusan khusus untuk negara itu telah melakukan kontak dengan wakil komandan militer Myanmar untuk mendesak junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang digulingkannya.
“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat komunitas internasional bersatu dalam memastikan bahwa kondisi ini akan berbalik,” katanya kepada wartawan, Jumat.
Media pemerintah di Myanmar melaporkan pada Sabtu bahwa tokoh-tokoh junta telah berbicara dengan para diplomat pada hari sebelumnya untuk menanggapi protes internasional dan meminta mereka untuk bekerja dengan para pemimpin baru.
“Pemerintah memahami keprihatinan masyarakat internasional terhadap kelanjutan proses transisi demokrasi Myanmar,” kata Menteri Kerjasama Internasional Ko Ko Hlaing dalam pertemuan tersebut. AFP PHOTO
Komentar