KPK Tangkap Bupati Muara Enim Dalam Kasus Suap Proyek Jalan

Suriadi
Suriadi

Selasa, 16 Februari 2021 07:16

KPK Tangkap Bupati Muara Enim Dalam Kasus Suap Proyek Jalan

TROTOAR.ID, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)! Kembali menangkap Bupati Muara Enim Juarsah  dalam kasus suap Proyek jalan Muara Enim tahun anggaran 2019.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan menyebutkan juarsah ditangkap KPK setelah dilakukan penyelidikan terhadap dugaan suap proyek jalan 

“Berdasarkan hasil penyidikan, yang dilakukan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK menetapkan Bupati Muara Enim sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ” Katanya 

Juarsah adalah mantan Wakil Bupati Muara Enim yang diangkat menjadi bupati setelah Bupati Muara Enim 2018-2023 Ahmad Yani bersama sejumlah pejabat termasuk ketua DPRD Muara Enim ditangkap KPK pada 3 September 2018.

Pada perkara tersebut kelima orang yang ditangkap KPK telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dan berkekuatan hukum tetap. 

“Kasus ini pengembangan dari kasus Bupati sebelumnya yang ditangkap pada 3 September 2018, pada penangkap kapan tersebut 5 orang pejabat dan pengusaha ikut diamankan, dan kini kasusnya telah berkekuatan hukum tetap,” tambahnya seperti Dilansir Detik.Com

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, Juarsah kini mendekam pada Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK terhitung sejak 15 Februari hingga 6 maret 2021 

Pada Kasus Juarsah KOK menjerat Sang Bupati pasal. Berlapis Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 Komentar

Berita Terbaru
Usai Zoom Meeting Bersama Komunitas Pendukungnya, Fatma Pilih Gowes Jaga Kebugaran
Metro25 Februari 2021 20:05
Usai Zoom Meeting Bersama Komunitas Pendukungnya, Fatma Pilih Gowes Jaga Kebugaran
TROTOAR.ID, MAKASSAR - Sehari jelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Fatmawati Rusdi meluangkan waktunya sejenak untuk berolahraga d...
Hindari Kerumunan, Fatma Harap Pendukung dan Warga Patuhi Protokol Kesehatan
Metro25 Februari 2021 20:02
Hindari Kerumunan, Fatma Harap Pendukung dan Warga Patuhi Protokol Kesehatan
TROTOAR.ID, MAKASSAR- Hitungan jam lagi, pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) akan resmi menjadi walikota dan wakil walikota Mak...
Nunung Dasniar Ajak Pemuda Makassar Awasi Peredaran Miras
Metro25 Februari 2021 20:01
Nunung Dasniar Ajak Pemuda Makassar Awasi Peredaran Miras
TROTOAR.ID, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengajak pemuda yang ada di Kota Makassar ikut membantu sosialisasikan Perda nomor 4...
Honorer K2 Sudah Seharusnya Diangkat Jadi PNS
Nasional25 Februari 2021 19:50
Honorer K2 Sudah Seharusnya Diangkat Jadi PNS
TROTOAR.id—Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa persoalan guru dan tenaga honorer Kategori-2 (K2) adalah bengkalai yang harus dis...