Topi polisi. (Google/ist).
TROTOAR.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khaerul Saleh menyesalkan penangkapan 12 oknum polisi karena diduga terlibat kasus narkoba, di Bandung Jawa Barat.
Sebelumnya, penangkapan tersebut dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat, pada Selasa (16/2/2021).
Menurut politisi PAN tersebut, kasus yang juga melibatkan Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung ini adalah hal yang memalukan karena dilakukan oleh perwira menengah tingkat satu (Komisaris Polisi) yang dalam kariernya kerap berurusan dalam pengungkapan kasus narkoba.
“Kejadian ini sangatlah memalukan dan menampar nama baik korps kepolisian karena terjadi di saat polisi sedang berbenah memperbaiki citra kepolisian di masyarakat. Juga saat negara kita berada pada kondisi darurat narkoba dan sedang giat-giat-nya memerangi narkoba,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Jumat (19/2/2021).
Dengan adanya kasus ini, Pangeran berharap Polri dapat menindak tegas oknum polisi yang terlibat narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Ia mengatakan Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta melihat sejauh mana keterlibatan masing-masing oknum polisi tersebut.
Selain itu pihaknya berharap Propam Polda Jabar dapat menyampaikan perkembangan kasus itu secara transparan kepada publik agar kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian semakin baik. (rdn/sf)
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, menyatakan kesiapan…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, Usman Marham, mengajak seluruh kader…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menertibkan sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas langkah…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti praktik pergeseran atau parsial anggaran yang dinilai…
This website uses cookies.