49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Diterbitkan oleh Pemerintah

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Minggu, 21 Februari 2021 17:35

Aksi Aliansi Mahasiswa Makassar (Makar) di Jl. A.P Pettarani Makassar, pada Kamis, (22/10) sore.
Aksi Aliansi Mahasiswa Makassar (Makar) di Jl. A.P Pettarani Makassar, pada Kamis, (22/10) sore.

TROTOAR.id – Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.

“Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara Pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi,” ujar Menkumham Yasonna Laoly, dikutip dari laman kemenkumham.go.id, Minggu (21/02/2021).

Lebih lanjut, Yasonna berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujarnya.

Dengan diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut, menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Adapun secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan 5 Perpres.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU yang resmi berlaku sejak diundangkan tanggal 2 November 2020 ini bertujuan  untuk menyediakan seluas-luasnya lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM), menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan meningkatkan ekosistem investasi dalam rangka percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan.

Penulis : Lutfi

 Komentar

Berita Terbaru
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Nasional02 Maret 2021 02:06
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan agar Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan...
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Nasional02 Maret 2021 01:24
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Duka cita pemberantas korupsi di Indonesia....
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
Daerah02 Maret 2021 00:42
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
TROTOAR.id—Bupati Bulukumba A Muchtar Ali Yusuf bersama Wakil Bupati A Edy Manaf mulai berkantor di Kantor Bupati Bulukumba.  Di hari pertamany...
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
Daerah02 Maret 2021 00:16
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
TROTOAR.id—Untuk mengantisipasi tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian Polres Gowa akan melakukan pengawasan khusus terhadap...