Kapolri: Pelanggar UU ITE Tak Boleh Ditahan, Asalkan…..

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Senin, 22 Februari 2021 20:49

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. | Google.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. | Google.

TROTOAR.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran (SE) bernomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, yang diteken pada 19 Februari 2021.

SE ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu isinya adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE.

Jenderal Sigit lewat SE tersebut menginstruksikan seluruh anggota Polri menegakkan hukum yang dapat menyalurkan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi, serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif,” kata Jenderal Sigit.

Hal ini diketahui merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Jenderal Sigit agar membuat pedoman terkait UU ITE.

Diungkapkan oleh Jokowi pada saat rapat pimpinan TNI-Polri yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15/2/2021).

“Pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE,” kata Jokowi.

Berikut ini arahan lengkap Jenderal Listyo 

1. Rujukan:

a. Undang-Undang 1945

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

h. Surat Edaran Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

A. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

B. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

C. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

D. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

E. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi

F. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

G. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

H. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

I. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

J. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

4. Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal: 19 Februari 2021

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Sia

Penulis : Lutfi

 Komentar

Berita Terbaru
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Nasional02 Maret 2021 02:06
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan agar Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan...
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Nasional02 Maret 2021 01:24
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Duka cita pemberantas korupsi di Indonesia....
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
Daerah02 Maret 2021 00:42
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
TROTOAR.id—Bupati Bulukumba A Muchtar Ali Yusuf bersama Wakil Bupati A Edy Manaf mulai berkantor di Kantor Bupati Bulukumba.  Di hari pertamany...
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
Daerah02 Maret 2021 00:16
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
TROTOAR.id—Untuk mengantisipasi tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian Polres Gowa akan melakukan pengawasan khusus terhadap...