TROTOAR.id—Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto, sebut mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, bukan lah tipikal petugas partai yang patuh pada partainya.
Dimana Nurdin Abdullah, sebagaimana diketahui publik adalah orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan tetapi dirinya tak pernah mendeklarasikan diri secara terbuka.
“Posisi NA (Nurdin Abdullah) sebagai kader juga tidak pernah ia deklarasikan secara terbuka,” kata pengamat politik dan pemerintahan itu kepada trotoar.id, Sabtu (13/3/2021).
Justru kata Luhur, hubungan yang muncul antara NA dengan PDIP cenderung pasang surut. Bahkan sikap politik mantan Bupati Kabupaten Bantaeng itu tidak selalu tegak lurus atas keputusan-keputusan partainya.
“Relasi NA dengan PDIP, juga diwarnai pasang surut hubungan. Sikap-sikap politik NA juga tidak selalu tegak lurus dgn keputusan PDIP,” ucap Luhur.
Cara kerja politik NA dilihat oleh Luhur justru suka menabur benih-benih sumberdaya ke berbagai warna partai. Hal itu terlihat dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu dan Pemilihan Wali Kota Makassar 2020.
Ia menyebut, NA dan jejaring politiknya tidak bekerja total untuk memenangkan kandidat yang diusung oleh PDIP.
“Sumberdaya politik NA cenderung berdiaspora ke beberapa partai politik, seperti di Pileg 2019, Di Pilwali Makassar. NA dan jejaring politiknya juga tidak bekerja total untuk calon usungan PDIP. NA bukan tipikal ‘petugas partai’ yang patuh di PDIP,” terangnya.
Akan tetapi partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu terkesan ‘pede’ memasang NA pada panggung-panggung partai, seolah ia adalah representasi kepala daerah yang baik dan berhasil dimenangkan oleh partainya.
“Meskipun demikian, di forum-forum PDIP, NA selalu ditampilkan sebagai representasi kepala daerah yang berhasil dari usungan PDIP. Bahkan ketika NA menghadapi masalah politik, seperti di forum Hak Angket DPRD Sulsel, PDIP tampil memimpin memproteksi terhadap NA,” tuturnya.
Tak hanya di tingkat regional, tapi nasional pun, kader-kader PDIP hampir selalu dijumpai dalam keadaan terkapar akibat kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Sehingga pengamat ini menilai memiliki dampak yang cukup parah secara elektoral atas partai pengusung NA. PDI disebut bakal kelabakan dalam menawarkan platform ataupun isu-isu politik semisal antikorupsi hingga pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Di tingkat nasional, PDIP pun sedang menghadapi kasus korupsi yang melibatkan kader-kadernya. Dampaknya Secara elektoral, paling tidak PDIP akan sulit menawarkan platform atau isu antikorupsi dan tata pemerintahan bersih pada agenda-agenda politik yang dihadapi,” tutupnya.
Terjerat kasus suap?
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah termasuk salah satu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2/2021) dinihari.
Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada tahun 2021 ini.
Pada Minggu (28/2/2021) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di tubuh Pemerintah Provinsi Sulsel.
Apa kata petinggi PDIP atas isu korupsi?
Sebut saja Presiden Joko Widodo. Ia adalah petinggi PDIP. Dirinya menyatakan tak bakal melindungi pejabatnya yang terlibat korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi!” kata Jokowi dengan nada tegas lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Kata Jokowi, ia tak pernah bosan mengingatkan para menterinya serta seluruh pejabat di Indonesia agar tidak korupsi.
Komentar