Wasekjen Golkar Minta Golkar Sulsel Tidak Buat Aturan Sendiri Soal Musda

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Selasa, 30 Maret 2021 14:31

Wasekjen Golkar Minta Golkar Sulsel Tidak Buat Aturan Sendiri Soal Musda

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Kota. 

Dia menegaskan aturan dan pelaksanaan musda Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Organisasi NO 02 tahun 2020, sehingga jangan ada lagi ada gerakan tambahan 

“Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test, di PO itu tidak ada yang seperti itu,” Kata Mustafa Radja usia menghadiri Pelantikan DPD Bapera Sulsel 

Baca Juga  Faizal Assegaf: Rocky Gerung dan Gus Dur Sama Saja, Seenaknya Tuding Lawan Politiknya Bodoh!

Apalagi dalam Juklak 02 partai Golkar tak satupun pasal yang mengatur uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar, sehingga dia menekankan Golkar Sulsel tidak membuat aturan sendiri. 

Di Juklak juga disebutkan musda Golkar kabupaten kota di gelar selambat-lambatnya enam bukan setelah Munas Partai Golkar Golkar digelar 

“Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di fit and Proper test, apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di Fit and Proper test, jadi jangan buat aturan diluar aturan yang sudah ditetapkan DPP, ” Jelasnya 

Baca Juga  Maju Ketua Golkar Sinjai, TP Uji Kelayakan Kartini Ottong di Kantor DPD I Golkar Sulsel

Apalagi kata dia dengan melakukan penundaan pelaksanaan musda jelas sudah melanggar aturan main organisasi sehingga kata dia sebaiknya DPD I tidak melakukan rekayasa politik termasuk dengan mengusulkan adanya diskresi. 

Diskresi Itu ada ditangan ketua umum sehingga dan tidak mudah dikeluarkan sehingga sebaiknya musda Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis agar ketua yang dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara 

“Jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan, kalau mau kysfa laksanakan jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat,” Katanya 

Baca Juga  Wagub Sulsel Tegaskan Komitmen Perluas Akses Keuangan hingga Pelosok Desa

Dia juga mengingatkan kepada DPD dan PLT DPD II untuk tidak melakukan transaksional untuk mengimi-ngimingi bakal calon mendapatkan diskresi, sebab DPP sudah mendengar ada oknum yang melakukan transaksional untuk sebuah diskresi ketua umum 

“Setiba di jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah dia sudah melanggar aturan organisasi, dan jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi makan jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, ” Pungkas Mustafa M Radja. 

 Komentar

Berita Terbaru
Politik17 November 2026 21:33
Golkar Maros Terjemahkan Slogan Suara Rakyat Lewat Aksi Sosial dan Pasar Murah
MAROS, TROTOAR.ID — Politik tidak selalu harus berbicara tentang perebutan kekuasaan, kontestasi, atau perolehan kursi.  Ada ruang lain yang ta...
Daerah17 November 2026 14:00
Ketua PN Barru Sentil Integritas ASN: Jangan Persulit Masyarakat, Layani dengan Senyuman
BARRU, Trotoar.id — Pesan tegas tentang integritas dan kualitas pelayanan publik mewarnai Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Barru ya...
Metro17 November 2026 13:10
Appi Dukung Inovasi Bapas, Makassar Disiapkan Jadi Model Pemasyarakatan Humanis
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasya...
Politik16 November 2026 23:29
Puji Peran Golkar di Pilkada, Darmawangsyah Pimpin Yel-Yel Tambah Kursi di Hadapan IAS
GOWA, TROTOAR.ID — Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Gowa bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan partai.  Forum konsolidas...