MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan(PK) Sukarela.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, dengan mengedepankan pembinaan, pemberdayaan, dan pemulihan sosial dibandingkan sekadar pendekatan penghukuman.
Peluang tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Bapas Makassar mengajukan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar. Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan terhadap program pemberdayaan klien pemasyarakatan.
Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, mengungkapkan bahwa pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan di tingkat nasional.
Menurutnya, berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ditemukan model serupa dengan pengembangan PK Sukarela seperti yang sedang dirintis Bapas Makassar.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujar Surianto.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 PK Sukarela. Mereka akan dilibatkan dalam memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.
Namun, pengembangan program tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama fasilitas mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang menjalankan tugas pendampingan di lapangan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi agenda penting.
Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah di Kota Makassar, di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
Kerja sama tersebut dipersiapkan agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi dan mekanisme pelaksanaannya sudah tersedia.
Surianto menilai, penerapan pidana kerja sosial menjadi bagian penting dari perubahan paradigma pemidanaan melalui KUHP Nasional. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pidana alternatif, sehingga sanksi tidak selalu harus diwujudkan melalui pemenjaraan.
Sebaliknya, pelaku dapat menjalani pidana melalui aktivitas sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan.
Tak hanya itu, Bapas Makassar juga mendorong penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Melalui fasilitas tersebut, klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berwirausaha, mengembangkan kreativitas, serta membangun kembali kehidupan sosial yang produktif.
Bapas Makassar pun membuka peluang kolaborasi dengan Pemkot Makassar dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegas Surianto.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh pemerintah kota terhadap pengembangan pidana kerja sosial dan PK Sukarela.
Munafri menyambut positif inovasi Bapas Makassar yang membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Menurutnya, program tersebut perlu didukung agar dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kita men-support, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” kata Munafri.
Ia juga menekankan agar MoU antara Pemkot Makassar dan Bapas tidak berhenti sebatas dokumen kerja sama. Kesepakatan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis dan program konkret di lapangan.
Termasuk memastikan kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.
“Kesiapan yang matang dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Munafri juga memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan Bapas menjadi bagian penting dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki kehidupan dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
Dukungan Pemkot Makassar kini menjadi modal penting bagi Bapas untuk menerjemahkan berbagai agenda tersebut menjadi program nyata.
Tantangannya adalah memastikan kolaborasi tidak berhenti pada komitmen, tetapi menghasilkan sistem pidana kerja sosial yang terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)



Komentar