Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan BPKP Sulsel, Ini Harapan Bupati Sinjai

TROTOAR.id—Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlangsung di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).

Kegiatan yang digelar kerjasama antara Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel dan Inspektorat Sulsel ini dirangkaikan dengan Gelar Pengawasan yang dihadiri Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwoto dan para Kepala daerah se-Sulsel. Termasuk dihadiri Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA). 

Selain itu, Rakor yang mengangkat tema ‘Kolaborasi Pengawasan Intern BPKP-Inspektorat Daerah Dalam Mengawasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Pemprov Sulsel’ turut dihadiri Inspektur Inspektorat di 24 Kabupaten/Kota. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto dalam kesempatan ini menyampaikan, implementasi kolaborasi dnN sinergitas pengawasan intern antara BPKP dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan. 

Hal ini penting sesuai harapan Presiden RI Joko Widodo terkait konsolidasi anggaran, dimana anggaran harus dibuat skala prioritas dikonsentrasikan dan fokus pada hal-hal yang esensial, sehingga penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi.

Iwan Taufik juga menekankan agar APIP selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal mengawal akuntabilitas keuangan daerah. 

Terpisah, Bupati ASA berharap dengan rakor ini pengelolaan anggaran semakin transparan dan Akuntabel. 

“Mudah-mudahan kolaborasi BPKP dan APIP kedepan hal-hal yang menjadi konsen maupun fokus untuk ditanggapi mampu lebih mudah ditinjau,” ucapnya. 

Apalagi dengan adanya kolaborasi BPKP dan APIP, kata Bupati ASA, maka segala kegiatan Pemkab Sinjai berjalan baik tanpa melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

“Yang paling penting koordinasi dan supervisi dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Sinjai betul-betul sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan,” tandasnya. (Hms/Trotoar)