Kapolri Larang Sikap Arogansi Anggotanya Disebar, Polri: Itu Hanya untuk Media Internal Saja

Suriadi
Suriadi

Selasa, 06 April 2021 17:29

Saat polisi menangkap para pendemo yang menolak Omnibus Law pada bulan September 2020 di Makassar. FOTO: Alam/Trotoar.
Saat polisi menangkap para pendemo yang menolak Omnibus Law pada bulan September 2020 di Makassar. FOTO: Alam/Trotoar.

TROTOAR.id—Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, menyebut bahwa surat telegram yang melarang media menyebarkan arogansi dan kekerasan oleh aparat kepolisian hanya berlaku untuk internal Polri.

Menurutnya, surat tersebut hanya berlaku untuk media internal Kepolisian, bukan untuk media massa nasional dan daerah.

Meski begitu, belum ada penjelasan apakah media atau jurnalis dapat melakukan liputan di saat anggota kepolisian tengah melakukan aksi yang dianggap “arogan dan represif.”

“(Surat Telegram) TR itu hanya untuk media internal Polri saja,” kata Ramadhan, Selasa 6 April 2021.

Sebelumnya, Polri membuat larangan kepada media massa agar tidak menyiarkan upaya dan tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya di seluruh Indonesia. Hal itu tertuang di dalam Surat Telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan bahwa Polri telah menerbitkan surat telegram tersebut. Menurutnya, alasan Polri membuat surat telegram itu adalah untuk membuat kinerja Kepolisian semakin baik di tingkat wilayah.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” tuturnya, Selasa 6 April 2021.

Dalam surat telegram tersebut, ada sebanyak 11 larangan Polri untuk media massa yang melakukan liputan di lingkungan Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek.

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses integorasi Kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun dari pejabat Kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya kemudian serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku kemudian korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku mapun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media kemudian tidak boleh disiarkan secara live kemudian dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Penulis : Alam/trotoar.id

 Komentar

Berita Terbaru
Danny Ikut Laga Sepak Bola Friendly Match Antara Tim Pemkot Lawan Legenda PSM
Metro12 April 2021 22:01
Danny Ikut Laga Sepak Bola Friendly Match Antara Tim Pemkot Lawan Legenda PSM
TROTOAR.ID, MAKASSAR,~ Sebagai penggemar olah raga Sepak Bola,Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto menyempatkan diri bermain sepak bola dise...
Ceramah Tarwih Diawal Ramadhan, Danny Pomanto Himbau Jamaah Amalkan Isi Alquran
Metro12 April 2021 21:59
Ceramah Tarwih Diawal Ramadhan, Danny Pomanto Himbau Jamaah Amalkan Isi Alquran
TROTOAR.ID, MAKASSAR,~ Memasuki awal bulan suci Ramdhan 1442 H Walikota Makassar Moh.Ramdhan "Danny" Pomanto memberikan ceramah di Masjid Nur Al-Aqsa ...
Enam Pria Masuk Pengurus TP-PKK Luwu Utara
News12 April 2021 18:32
Enam Pria Masuk Pengurus TP-PKK Luwu Utara
TROTOAR.ID, LUWU UTARA --- Kalau selama ini Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Luwu Utara dimonopoli kaum perempuan...
ASS Terima Rombongan Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel
News12 April 2021 18:06
ASS Terima Rombongan Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel
TROTOAR.id – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka diterima oleh Plt...