Diduga Rugikan Konsumen, LBH Makassar Minta Perizinan Perumahan Insignia Oasis Dievaluasi

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Senin, 03 Mei 2021 18:17

Konferensi pers virtual yang diselenggarakan LBH Makassar, Senin (3/5).
Konferensi pers virtual yang diselenggarakan LBH Makassar, Senin (3/5).

TROTOAR.id, Makassar – Merasa dirugikan oleh pihak Pengembang PT. Bumi Prima Jaya, Konsumen Perumahan Insignia Oasis minta pendampingan hukum LBH Makassar. Pada awal bulan Februari 2021 lalu, LBH Makassar menerima pengaduan dari 11 (sebelas) orang Konsumer Perumahan Insignia Oasis.

Melalui konferensi pers yang dilaksanakan Senin, 03 Mei 2021. Beberapa konsumen menceritakan kerugian yang dialami sejak melakukan transaksi membeli perumahan Insignia Oasis. Salah satu konsumen mengungkapkan awal mulai tertarik membeli Unit, karena saat mendapatkan informasi pemasaran lokasinya berada di BTP (Bumi Tamalanrea Permai). Walaupun pada akhirnya lokasi yang sebenarnya tidak sesuai yang diterima.

“Kami diberitahukan bahwa lokasinya itu, di SMA 21 belok kanan, tapi waktu itu kami belum bisa mengakses lokasi karena dikelilingi sungai dan akses jalan belum ada, jembatan belum dibangun, jadi untuk ke lokasi kami belum bisa,” ungkap Andi Sukman salah seorang konsumen.

Perumahan Insignia sendiri secara administratif berada di Dusun Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Maros. Lokasi sebenarnya baru diketuai oleh Andi Sukman setelah melihat draft dokumen PPJB (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli).

“Saya membayar uang tanda jadi sekitar bulan agustus 2017, saya beli waktu itu dengan harga dua ratus tujuh puluh empat juta, kemudian bulan berikutnya September 2017 mulai membayar DP. Dalam masa pembayaran DP ini, kami diberikan konsep PPJB oleh orang Insignia karena sudah membayar beberapa bulan DP. Nah di PPJB itu lokasi perumahan ternyata di Moncongloe,”  tambah Andi.

Menurut Andi, ia cukup kaget setelah melihat dokumen perjanjian, informasi yang diterima saat pemasaran, termasuk melalui iklan brosur tidak ada keterangan Moncongloe, sepengetahuan ia, lokasi perumahan tersebut berada di BTP.

Jika dicek beberapa brosur fisik yang beredar, juga dalam website www.insigniaoasis.com informasi mengenai lokasi perumahan bertuliskan @BTP, Jalan Outer Ring Road, dan tidak terdapat keterangan lokasi lain. 

Hal ini yang membuat konsumen berpikir ulang untuk melakukan pembatalan pembelian unit saat mengetahui lokasi sebenarnya, namun karena telah membayar sejumlah uang muka, hanya akan kembali 50% serta uang tanda jadi menjadi hangus 100%.

“Sangat sayang jika uang tersebut harus hangus begitu saja, jadi dari pada rugi lebih baik kami lanjut,” tambah Andi.

Hal ini dibenarkan konsumen yang lain, jika memang dalam pemasaran lokasi yang mereka tahu bahwa perumahan ini berada di BTP yang notabene diketahui secara administrasi berada di Kota Makassar.

Selaku kuasa hukum dari Konsumen, PBH LBH Makassar Muh Ismail menilai hal ini sebagai suatu pelanggaran hukum, dimana tidak memberikan kepastian atau informasi yang seolah olah terkait dengan lokasi perumahan berada. 

Menurut Muh Ismail, bahwa terdapat dugaan tindak pidana penipuan dalam kasus ini, baik yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, maupun berdasarkan KUHP.

“Tentu hal ini sangat patut diduga masuk dalam kategori tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pihak Insignia Oasis telah mengiklankan sesuatu yang tidak sesuai lokasi sebenarnya,” terang Ismail.

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah (h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu”. Hala ini dapat diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.

Persoalan lain yang muncul, pihak PT. Bumiprima Jaya selaku pengembang dari perumahan Insignia Oasis, gagal melakukan serah terima tanah dan bangunan kepada konsumen sesuai dengan perjanjian. 

Hal ini telah memberikan kerugian kepada konsumen, pasalnya keterlambatan serah terima telah berlangsung hingga setahun lebih.

“Sampai hari ini kami belum menerima unit, karena pada faktanya memang belum selesai. Sampai saat ini rumah saya masih dikerjaka,” ujar Sacharosa Takalara, seorang Konsumen.

Seharunya Oca panggilan akrab Sacharosa, berdasarkan PPJB jadwal serah terima pada bulan Desember tahun 2019. Sudah setahun lebih terlambat dari kesepakatan dalam perjanjian. Ia mengungkap sudah sering mendatangi pihak pengembang untuk segera menyelesaiakan unit miliknya, namun hanya berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian.

Fasilitas umum seperti jalan juga belum layak dan aman untuk digunakan. Hal ini diungkap oleh Bilal konsumen lainnya. Ia juga belum menerima unit yang seharusnya diserahkan pada Januari 2020. 

“Hingga saat ini, hak kami untuk menempati rumah belum terpenuhi, sementara cicilan kami di Bank lanjut terus, itu kerugian secara materi,” ungkap Bilal melalui Konferensi Pers, pagi tadi Senin (3/5/2021).

Menurut Bilal, akibat dari keterlamatan serah terima rumahnya, ia juga merasa tertekan secara psikis. Ia sering kali didesak dan ditanya oleh pihak keluarga mempertanyakan rumah yang dibelinya hingga seringkali sulit tidur.

Jadwal serah terima diatur melalui PPJB, berdasarkan aturan yang berlaku. Menurut Ismail, keterlambatan serah terima tanah dan bangunan kepada konsumen, jelas merupakan tindakan gagal prestasi atau wanprestasi karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

“PT. Bumiprima Jaya tentu telah gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang disepakati. Sehingga perusahaan punya kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen,” tegas Ismail.

Selain itu ia juga menilai jika keterlambatan serah terima ini, dapat dijerat pidana perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999.

“Selain dapat dituntut mengganti biaya kerugian kepada Konsumen, PT Bumi Prima Jaya juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana menggunakan pasal 16 undang-undang perlindungan konsumen,” tambahnya.

Ismail menilai peristiwa ini tidak sekedar menyangkut dugaan pelanggaran hukum pidana maupun perdata, akan tetapi telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa hak atas perumahan dan hidup layak. 

Selain itu, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Makassar ini, menganggap kasus ini penting untuk dibuka ke publik agar tidak menimbulkan korban lain yang ikut dirugikan. 

“Kami mendesak kepada pihak PT. Bumi Prima Jaya selaku pengembang perumahan Insignia Oasis agar menunjukkan itikad baiknya, dan berhenti memasarkan perumahan dengan mencantumkan lokasi yang seolah-olah atau tidak sesuai. Ini bisa jadi lebih banyak lagi korban jika masih terus dipasarkan. Penting untuk dievaluasi kembali perizinan perumahan ini, apalagi sejak awal sudah diduga bermasalah,” kuncinya.

Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 3 Mei 2018, atas pengaduan warga sekitar terdampak banjir, Komisi II DPRD Maros memanggil pihak PT. Bumi Prima Jaya, untuk mempertanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mereka miliki. Dari pemberitaan yang ada, banjir yang dialami warga sekitar akibat dari pembangunan tanggul jalan, tanpa membuat saluran drainase. (Rls/Trotoar)

 Komentar

Berita Terbaru
Metro18 Mei 2021 16:16
150 Siswa Dikmata Satdik-2 Makassar Laksanakan Samapta Awal Pendidikan
Trotoar.id, Makassar -- Sebanyak Siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AL yang sedang menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan-2 (Satdik-2) M...
Hukum18 Mei 2021 16:06
PN Tipikor Gelar Sidang Perdana Agung Sucipto
Trotoar.id, Makassar -- Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Kota Makassar menggelar Sidang perdana terhadap Agung Sucipto terdakwa pemberi suap Gubernur ...
News18 Mei 2021 15:53
Pemkot Makassar Bersama PT Pelindo IV Persero Bahas Pendampingan Akses Jalan Tol MNP
Trotoar.id, Makassar,~ Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto menghadiri pembahasan lanjutan pendampingan proses pengadaan akses jalan Tol Mak...
Daerah18 Mei 2021 14:03
Andi Utta Hadiri Panen Raya
Trotoar. Id, Bulukumba, Bupati Bulukumba menghadiri kegiatan panen raya di Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selasa, 18 Mei 2...