Trotoar.id, Makassar — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tiga OPD tersebut yakni, dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi serta dinas pemberdayaan perempuan dan anak KB.
Dalam rapat yang membahas agenda soal masih adanya sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang sampai saat ini belum menerima intensif penanganan Covid-19
Ketua Komisi Eropa Rusdin Tabi menjelaskan, jika masih adanya Nakes yang bertugas di RS Swasta sampai saat ini belum menerima intensif penanganan covid-19.
“Ini harus segera ditindaklanjuti, kalau memang ada RS yang menahan pemberian intensif bagi Nakes ini harus dicari tahu penyebabnya apa, jangan mereka yang berada di depan penanganan covid-29, kemudian didiskreditkan,” Kata Rusdin Tabi.
Anggota Fraksi Gerindra Sulsel ini juga meminta dinas kesehatan untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, sebab bagaimanapun jasa nakes yang merawat pasien covid-19 sangat dibutuhkan.
Sementara itu kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari, mengungkapkan jika, dana Intensif Nakes dibayarkan melalui APBN dan bukan APBD, dimana uangnya dikirim langsung ke rekening masing-masing rumah sakit.
“Anggaran intensif bagi nakes di RS swasta dikirim dari kementerian langsung ke masing-masing rumah sakit yang menangani pasien covid-19, jadi kami belum tahu karena pihak rumah sakit belum menyampaikan perkembangan ke kami,” Jelasnya
Dia menambahkan jika belum dibayarkannya insentif Nakes yang merawat pasien covid-19 ada beberapa faktor yang terkadang menjadi kendala, salah satunya faktor administrasi yang lambat.
Sehingga pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan mengecek informasi tersebut ke rumah sakit swasta yang juga menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid-19.
“Kita akan chek kelapangan kalau ada kendala administrasi kamu akan fasilitasi dan membantunya, agar nakes bisa peroleh haknya yang belum dibayarkan,” Pungkasnya.
Komentar