TROTOAR.ID, MAKASSAR – Bayangkan, apa jadinya jika Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI yang diperuntukkan kepada warga miskin tetapi malas diselewengkan.
Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, di mana ada ratusan Bansos fiktif dan tak tepat sasaran.
Hal ini ditanggapi keras oleh Anggota Komisi B DPRD Makassar Nurul Hidayat, menurutnya kejadian semacam ini sudah sering terjadi. Ia mencontohkan pada tahun 2020 lalu ada banyak sekali data ganda.
“Dari tahun kemarin (2020) kan sudah kelihatan kalau banyak sekali data ganda, pada saat penerimaan bansos. Karena Dinsos cuman mau menerima data dari PKH tidak mau ambil data dari RT/RW, maupun kelurahan,” ujarnya, Sabtu 31 Juli 2021.
Nurul terang-terangan menyebut bahwa data yang digunakan adalah data lama, “Data itu data lama yang mana ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal dan dengan alasan lainnya,” terangnya.
Menurutnya, itulah yang menyebabkan pembagian Bansos menjadi tidak merata. Dan parahnya, RT/RW dan kelurahan yang jadi sasaran amukan warga.
“Jadinya pembagian bansos kemarin tidak merata, dan RT/RW, Kelurahan, menjadi sasaran amukan warga,” bebernya.
“Jadi jangan heran kalau ditemukan banyak penerima fiktif, karena kemungkinannya orang yang tidak berdomisili ataupun sudah meninggal digantikan oleh orang lain yang mereka inginkan untuk bagikan,” kata Politisi Partai Golkar ini.
Ia juga menyebut bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Kelurahan Mangasa saja tetapi hampir merata di semua kelurahan.
“Coba aja dicek data Raskin yang lama juga menjadi patokan untuk mereka jadikan sasaran penerima bantuan,” tuturnya.
Lebih parahnya lagi, kata dia, bisa jadi data itu merupakan hasil Copas (Copy Paste) sehingga tak tepat sasaran.
“Padahal itu sudah harus diperbaharui datanya. Copy paste data akhirnya bansos tidak tepat sasaran,” ujarnya. (Alam)
Komentar