Isu ‘Masa Jabatan Diperpanjang karena Pandemi’, RG: Demisionerkan Aja Presidennya

Awal Nur
Awal Nur

Senin, 16 Agustus 2021 17:45

Pengamat Politik Rocky Gerung. (Istimewa).
Pengamat Politik Rocky Gerung. (Istimewa).

TROTOAR.ID, JAKARTA – Isu soal masa jabatan presiden bukannya berhenti, tetapi malah melebar, kontroversial dan meresahkan. 

Bahkan wacana tersebut disebut tidak kondusif untuk mengatasi bencana nasional nonalam yakni Covid-19. 

Selain itu, diduga adanya skenario dengan alasan darurat covid-19 maka masa jabatan presiden diwacanakan untuk diperpanjang beberapa tahun sehingga Pemilu pun tidak diselenggarakan per lima tahun sekali, sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945.

Pengamat Politik Rocky Gerung atau RG mengatakan bahwa sebaiknya presiden Joko Widodo didemisionerkan saja, “Kita udah bahas berkali-kali, didemisionerkan aja kan presidenya kan,” kata dia dalam kanal YouTubenya, Senin (16/8).

Bayangkan saja, kata dia, di era pandemi pun digunakan sebagai bancakan “Otak MPR DPR itu sama-sama kirim sinyal supaya gak ganti presiden sehingga presiden nanti bisa bikin Perpu, Perpres atau apa namanya, atau dekrit untuk (memperpanjang masa jabatan) tambahan tiga tahun,” terangnya.

Sedangkan rakyat Indonesia sedang berada pada momentum perayaan hari kemerdekaan di tengah mental pemerintah yang rapuh, jelas Rocky.

Melihat pandangan mereka

Sementara seorang pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai bahwa meski di tengah kondisi darurat pandemi, tetapi hal tersebut tidak benar jika dipakai sebagai alasan memperpanjang masa jabatan presiden – wakil presiden RI.

Dilansir dari Tempo. Dalam keterangan Bivitri kondisi darurat harus ditetapkan dengan pernyataan presiden, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang penetapan keadaan bahaya.

“Kalau perpanjangan karena darurat, secara hukum tata negara tidak bisa serta merta,” kata Bivitri dalam diskusi ‘Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden’, Minggu, 27 Juni 2021 lalu. 

Selain itu, ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga mengomentari isu ini. Baginya, perpanjangan masa jabatan presiden akan memperburuk demokrasi. 

“Perpanjangan dengan alasan apa pun, apalagi dengan pandemi, ini alasan paling berbahaya dari kemunduran demokrasi di dunia ketika pandemi digunakan untuk meniadakan sistem pemilu yang adil dan demokratis,” kata Usman dalam acara yang sama, masih dilansir dari Tempo.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden memang mencuat di samping wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

*(Demisioner adalah keadaan seseorang yang tak lagi memiliki kekuasaan)

(Al)

 Komentar

Berita Terbaru
Politik29 Maret 2024 04:22
Partai NasDem Sulsel Siapkan Arham Basmin Sebagai Calon Kuat di Pilkada Luwu
Dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Selatan telah menegaskan akan mengusung kader inte...
News28 Maret 2024 22:04
PJ Bupati Luwu Serahkan LKPD TA 2023 ke BPK
Pj. Bupati Luwu, Muh. Saleh, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) T.A. 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perw...
Politik28 Maret 2024 20:16
NasDem Siapkan Fatmawati Rusdi Sebagai Calon Walikota Makassar di Pemilihan 2024
Partai NasDem telah menyiapkan satu nama yang akan didorong maju dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024. Nama tersebut adalah Fatmawati Rusdi....
Metro28 Maret 2024 19:39
PD Tidar Sulsel Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Ratusan Anak Yatim
Pengurus Daerah Tidar yang juga sayap partai Gerindra menggelar buka puasa bersama ratusan anak yatim di hotel Remcy Makassar ...