Trotoar.id, Bulukumba — Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi mengatakan kampanye politik uang harus dimulai dari desa.
Hal itu disampaikannya saat membawakan sambutan pada pembukaan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) zona IV yang digelar di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/8/2021).
Bawaslu saat ini terus mendorong terbentuknya Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang, Bawaslu melihat di Desa ada proses-proses demokrasi yang harus ditata dengan baik sehingga tidak kontra dengan proses-proses yang terjadi di pusat, katanya.
Arumahi menjelaskan segala ruang yang berpotensi memunculkan praktik politik uang harus menjadi perhatian bersama, termasuk dalam proses-proses demokraa.
Dalam proses demokrasi di tingkat desa, salah satu isu yang krusial adalah tidak adanya norma yang mengatur tentang sanksi politik uang.
Sehingga Bawaslu Sulsel saat ini tengah mengawal pembenahan regulasi tersebut bersama APDESI, tambahnya.
Kita berharap kedepan regulasi semakin baik, seperti adanya sanksi administrasi berupa diskualifikasi bagi para pelaku yang terbukti melakukan praktik politik uang pada pemilihan ditingkat desa, tegasnya.
Komentar