JAKARTA – Politisi Fadli Zon menjelaskan esensi daripada pembatasan masa jabatan seorang pemimpin di dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Menurutnya, negara, pemerintah harus bisa memberikan harapan-harapan kepada rakyat setiap saatnya.
Olehnya itu negara harus jelas, kata Fadli Zon, misalnya pemerintah akan bekerja sampai kapan dan suatu masalah akan terselesaikan.
Sebab, hanya di negara yang sistemnya otoriter yang tidak ada batas waktu, termasuk pemimpinnya.
“Negara harus bisa memberikan harapan setiap saat.. makanya negara harus jelas juga, kasi jadwal ke rakyat. Lu mau kerja sampai kapan dan kapan masalah diselesaikan? Itu esensi pembatasan masa jabatan dalam demokrasi. Dalam sistem otoriter pemimpin tidak ada batas waktu.,” cuit Fadli Zon, dikutip dari twitternya, Jumat (10/9).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Tujuannya sekaligus membicarakan kembali perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
“Sekaligus menepis berbagai hoax terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi 3 periode. Kick off diskusi akan diselenggarakan akhir September 2021 bekerjasama dengan berbagai kalangan, terutama dengan media atau pers,” ujar Bamsoet dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (5/9).
Bambang mengklaim, keberadaan PPHN penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Ia menyebut, langkah MPR RI periode 2019-2024 menyiapkan kehadiran PPHN sebagai bentuk menjalankan rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Komentar