Tak Percaya Lagi Pada KPK, Masyarakat Sipil di Sulsel Luncurkan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar meluncurkan Posko Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah masyarakat sipil dan mahasiswa. 

Alasan peluncuran tersebut rupanya sebagai bentuk ketidak percayaannya pada KPK yang ada saat ini.

Posko darurat itu didirikan untuk rakyat yang berada pada garis kemiskinan, rentan dan marjinal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Andi Haerul Karim. 

Pihaknya menegaskan bahwa kepercayaan publik pada KPK telah hilang. Padahal, kata Haerul Karim, KPK adalah simbol reformasi.

“Kita menghadirkan posko darurat pemberantasan korupsi bahwa kita menarik diri kepercayaan kita pada KPK,” kata pria yang akrab disapa Haerul itu saat diwawancarai trotoar.id, Kamis (30/9).

Menurutnya, proses pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada rakyat, “Karena KPK tidak lagi ada pada rel yang kita harapkan,” terangnya.

Selain itu, Haerul menjelaskan bahwa ini adalah bentuk dukungan rakyat pada pemberantasan korupsi dan dukungan pada pegawai KPK yang dipecat.

“Pegawai KPK yang diberhentikan itu bagi kami sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal ini bisa dikonfirmasi lewat putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komnas HAM,” bebernya.

Tolak Bala

LBH Makassar bersama masyarakat sipil juga melakukan tolak bala sebagai simbol agar bencana pemberantasan korupsi segera hilang.

Dan pegawai KPK yang dipecat dapat segera kembali bekerja di gedung merah putih pemberantasan korupsi itu.

“Karena kita menganggap pegawai yang dipecat ini adalah pegawai yang berintegritas, punya semangat untuk memajukan Indonesia dari segi pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Siapa yang mampu mengakhiri polemik ini?

Semua polemik atau bencana yang menimpa pemberantasan korupsi ini dinilai hanya dapat diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab, kata Haerul, otoritas yang dipegang oleh Jokowi adalah yang tertinggi sehingga dialah sosok yang dapat mengakhiri problem pemberantasan korupsi itu.

Sekedar diketahui bahwa peluncuran ini dilakukan bersama sejumlah organsiasi di antaranya, LBH Makassar, ACC Sulawesi, Walhi Sulsel, Garda Tipikor, dan FOSIS.

-Alam