trotoar.id, Jakarta—Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan bahwa Jalan Tol yang telah dibangun Jokowi itu bersumber dari utang negara.
Selama 6 tahun, Jokowi bangun 1.640 KM Jalan Tol. Selain itu, pemerintah juga membangun jalan non tol sepanjang 4.600 km. Kemudian, 15 bandara baru dan 38 pengembangan bandara lama.
Menurut Said Didu, bahwa harus juga Jokowi membuka dan memberi tambahan penjelasan bahwasanya anggaran untuk pembangunan tersebut sumbernya dari peningkatan utang pemerintah pusat sebesar 152 persen.
Ia juga menyinggung BUMN bahwa hingga saat ini peningkatan utang BUMN non keuangan ada senilai 126 persen. Menurut Said, ini perlu dijelaskan supaya rakyat paham.
“Biar rakyat paham, harusnya ditambahkan pjlsn bhw dana utk pembangunan tsb bersumber dari peningkatan utang pemerintah pusat sbsr 152 % dan peningkatan utang BUMN Non-Keuangan sbsr 126 %,” tulis Said di cuitan twitternya, Sabtu (20/11).
Sementara itu, Ia juga menegaskan bahwa pemilik sah BUMN sejatinya adalah negara. Hal ini diungkapkan diterangkan terpisah, saat Said Didu saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk “Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?” pada Jumat, (19/11/2021) malam.
Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN itu bukan milik individu atau kelompok.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik pemerintah, milik Menteri, apa lagi milik relawan, bukan! Ini milik negara,” bebernya..
Said Didu mengatakan, BUMN itu memiliki dasar yang kuat yakni tertuang dalam UUD 1945. Artinya, BUMN dibentuk bukan melalui UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.
“Jadi dasarnya sangat kuat. Dan mungkin satu-satunya negara yang dasar BUMN-nya itu konstitusi mungkin hanya Indonesia. China pun bukan, tidak. Itulah posisi BUMN,” tuturnya.
Atas dasar itu, Said Didu merasa heran jika BUMN saat ini dijadikan sebagai “Sapi Perah” oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi maupun golongan, tanpa memikirkan rakyat banyak.
“Kuncinya BUMN bagi saya ada tiga. Pertama, jadi benteng perekonomian nasional menghadapi globalisasi. Kedua, buffer perekonomian rakyat dan betul-betul menggerakkan ekonomi rakyat. Ketiga, adalah katalisator perekonomian nasional,” imbuhnya. [Al/trotoar]
Komentar