JAKARTA, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan lawatan kerja ke Jakarta untuk memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan.
Dalam kunjungan tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Sosial, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur.
Baca Juga :
Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Agenda pertemuan membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan program Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Andi Bukti Djufrie menjelaskan, sejumlah program prioritas di Makassar saat ini berjalan sesuai rencana dan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
“Program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Selain itu, juga dibahas relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen mengapresiasi sinergi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla.
Atas capaian itu, Kementerian Sosial mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus menekan potensi kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, dan institusi pendidikan.
Selain itu, dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar, Kementerian Sosial menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Sementara itu, Munafri Arifuddin menyambut positif dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat tersebut.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kementerian Sosial dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Pada kesempatan yang sama, Saifullah Yusuf kembali menegaskan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sosial.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan dinilai tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan,” ujarnya.
“Ini menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata,” tandasnya. (*)
Komentar