Aset Pemkot Lepas

Lawan Mafia Tanah! Rudianto Lallo Desak Pemkot Makassar Gandeng BPN dan APH

Awal Febri
Awal Febri

Rabu, 02 Februari 2022 19:28

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Senin (8/2) | Alam/trotoar.id
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Senin (8/2) | Alam/trotoar.id

MAKASSAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Rudianto Lallo (RL) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga dan menginventarisir aset milik pemerintah daerah. 

“Pemerintah Kota Makassar harus menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menginventarisir aset daerah dan memperbaiki dokumen kepemilikan lahan. Melakukan sertifikasi lahan publik yang belum memiliki alas hak,” urai Rudianto Lallo, Rabu (2/2/2022). 

Desakan tersebut menyusul adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan pihak swasta terhadap Pemkot Makassar atas dua lahan bangunan sekolah, milik SD Pajjaiang dan SD Pajjaiang 1 di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca Juga  DPRD Makassar Geram Ritel Modern Menjamur, Siap Panggil Alfamart hingga Indomaret

“Hilangnya dua aset lahan Pemkot Makassar  yang diatasnya ada bangunan sekolah harus menjadi momentum untuk memperbaiki data aset. Harus ada upaya bersama menjaga aset daerah,karena ini sudah ada indikasi mafia tanah,” kata Rudianto Lallo.

Langkah menggandeng BPN dalam menjaga aset daerah perlu dilakukan, terutama dalam percepatan melakukan sertifikasi lahan milik Pemkot Makassar, seperti lahan sekolah dan lahan bangunan publik lainnya. 

Baca Juga  Sesi Tanya Jawab Warnai Kunjungan Prof Rudy Dikecamatan Ujung Tanah Dan Wajo

“Kerjasama antara BPN dan Pemkot Makassar perlu lebih ditingkatkan. Khususnya dalam hal sertifikasi lahan dan menjaga agar tidak ada sertifikat terbit oleh pihak swasta untuk lahan milik Pemkot, seperti lahan sekolah atau perkantoran,” urai Rudianto Lallo.

Rudianto khawatir kalau hilangnya aset milik Pemkot Makassar bahkan melalui proses peradilan justru dibekingi oleh mafia tanah yang melibatkan oknum di internal Pemkot Makassar. 

Baca Juga  Diskualifikasi TP, KPU Parepare di Gugat di Mahkamah Agung

“Kedepannya, Pemkot Makassar harus bisa menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan proses hukum melawan mafia tanah yang menggerogoti aset milik Pemkot Makassar ini,” tegas Ketua Bappilu Partai NasDem Sulsel ini.

Terkait hilangnya dua lahan bangunan sekolah milik Pemkot, yakni SD Pajjaiang dan SD Pajjaiang 1 di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Wali Kota Danny Pomanto mengaku akan melakukan upaya hukum lanjutan dengan mencari bukti baru terkait hak kepemilikan laham. “Kita akan gugat kembali,”ujarnya.

Penulis : Alam

 Komentar

Berita Terbaru
Metro09 November 2026 18:45
HUT ke-419 Makassar, Appi Gaungkan Gerakan Lebih Peduli dan Perkuat Solidaritas Sosial
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar tidak sekadar menjadi seremoni perayaan hari jadi. Ml Momentum ini dim...
Metro09 November 2026 15:59
Siapkan Hadiah Rp1 Miliar, Gubernur Andi Sudirman Pacu Persaingan 24 Kabupaten/Kota di PORPROV XVIII Sulsel
BONE, TROTOAR.ID — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyiapkan hadiah total Rp1 miliar bagi tiga kabupaten/kota dengan perolehan p...
Metro09 November 2026 14:32
HUT ke-419 Makassar, Appi Benahi TPA Tamangapa: Dari Gunungan Sampah Menuju Sanitary Landfill
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Tumpukan sampah, bau menyengat, dan kesan kumuh selama bertahun-tahun menjadi wajah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, ...
Daerah09 November 2026 13:37
Bupati Barru Andi Ina Hadiri HUT ke-419 Makassar, Perkuat Sinergi Pembangunan Antardaerah
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar Tahun 2026 yang...