MAKASSAR, Trotoar.id — Konfigurasi daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Sulawesi Selatan diwacanakan mengalami perubahan.
Dari tiga dapil yang selama ini menjadi basis pembagian wilayah pemilihan, Sulsel nantinya diproyeksikan menjadi empat dapil.
Meski terjadi perubahan komposisi wilayah, jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan dari Sulawesi Selatan disebut tidak mengalami perubahan, yakni tetap 24 kursi.
Dalam skema yang diwacanakan, Dapil Sulsel 1 akan meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Barru, serta Kota Parepare.
Kemudian Dapil Sulsel 2 terdiri atas Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar.
Sementara Dapil Sulsel 3 mencakup Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Bulukumba, dan Sinjai.
Adapun Dapil Sulsel 4 meliputi Kabupaten Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu.
Namun, pembagian tersebut hingga kini masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan masih perlu melakukan serangkaian kajian sebelum mengusulkan perubahan daerah pemilihan tersebut.
Anggota KPU Sulsel, Romy Herminto, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel, mengatakan perubahan dapil DPR RI tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal.
Menurutnya, KPU nantinya akan melakukan kajian secara mendalam serta membuka ruang uji publik dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap penataan dapil.
“Ini baru wacana. Nanti kita akan melakukan uji publik dan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemekaran dapil, seperti partai politik dan pemerintah,” kata Romy.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan penataan atau pembentukan daerah pemilihan.
Prinsip tersebut menjadi parameter agar perubahan dapil tetap sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilu.
Ketujuh prinsip itu meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan.
Romy menyebut seluruh prinsip tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022.
Karena itu, perubahan dari tiga menjadi empat dapil DPR RI di Sulsel belum dapat dipastikan sebelum seluruh tahapan kajian, uji publik, dan proses penetapan dilakukan sesuai ketentuan.
Dengan skema tersebut, perubahan dapil nantinya tidak hanya mengatur ulang batas wilayah pemilihan, tetapi juga akan menentukan konfigurasi politik dan representasi masyarakat Sulsel di tingkat DPR RI.
Namun, kepastian mengenai pembagian wilayah tersebut masih menunggu proses resmi KPU dan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Komentar