MAKASSAR—Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan keputusan untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Ide pemekaran diawali atas kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 silam.
Namun hal tersebut justru bertentangan dengan keinginan pemuda utamanya mahasiswa.
Salah satu komunitas yang memberi respons atas DOB adalah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Makassar.
Hal itu direspons melalui diskusi. DOB dianggap tak menjawab persoalan politik dan kemasyarakatan di Papua, kata seorang peserta diskusi yang akrab disapa Zaul.
Di dalam asrama, secara berembuk mahasiswa Papua yang melakukan studi di Makassar ini membicarakan siasat Jakarta mengenai DOB yang dianggap tidak tepat.
“Keinginan itu hanya keinginan secara sepihak (Jakarta),” kata Zaul yang merupakan mahasiswa pascasarjana di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, Jumat (4/2).
Ia pelan-pelan mengurai satu per satu alasan mengapa mereka tak setuju DOB itu.
Pertama, kata Zaul, ada kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang secara ilmu dan kemampuan belum siap, sehingga tak boleh dipaksakan.
“Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua sangat minim, tapi Jakarta memaksakan DOB ini, sehingga menjadi kejanggalan bagi bangsa Papua,” tuturnya.
Lebih jauh, mahasiswa Papua memandang DOB itu justru akan membawa malapetaka bagi bangsa Papua.
“Karena tidak memenuhi syarat SDM, bahkan populasi penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mencukupi syarat pemekaran karena syarat pemekaran itu butuh populasi penduduk yang lebih dari 2 jutaan orang,” tambahnya.
Menurut Zaul, biang dari DOB adalah Jakarta yang seolah memaksakan.
Ia bahkan menyebut bahwa DOB sama sekali tidak memiliki dampak positif.
“Beberapa tahun jalannya Otsus (otonomi khusus) dan pemekaran, justru pembangunan di Papua tidak merata dan rakyat Papua masih miskin dan primitif,” ungkapnya.
Selain itu, Zaul juga berpendapat bahwa ada malapetaka dalam rencana DOB ini, “Dalam artian akan terjadi migrasi besar-besaran, genosida militerisme, pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, akan menambah lagi nantinya dan menghilangkan budaya tentunya,” kata dia.
Oleh karena itu, dalam diskusi itu memutuskan menolak rencana DOB di Papua, “DOB bukan solusi,” tutupnya. (*)
Komentar